Ngerumpi pajak nyook

Cegah kebocoran pajak, Ditjen Pajak ajak Kominfo

2010-11-26T13:17:00.000-08:00

25 Nopember 2010

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menangkal kebocoran penerimaan pajak. Kedua lembaga sepakat mengintegrasikan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di dalam sistem e-pengadaan pemerintah (SePP).

Kesepakatan tersebut diteken, Kamis (25/11). Dengan adanya nota kesepakatan ini, Ditjen Pajak berharap bisa mencegah kebocoran penerimaan pajak karena proses tender yang tidak normal.

"Ini merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk bertukar data dan informasi sehingga, data yang dimiliki oleh Ditjen Aplikasi Telematika seperti data peserta lelang, instansi penyedia lelang, nilai kontrak dan pemenang lelang dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi penerimaan pajak," kata Direktur Jenderal Pajak M. Tjiptardjo usai penandatangan nota kesepakatan, Kamis (25/11).

Tjiptardjo memaparkan, integrasi data ini merupakan langkah awal untuk penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan adanya pertukaran data ini, dia berharap kedua instansi bisa saling melakukan verifikasi sesuai kebutuhan. "Data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar perhitungan nilai pajak serta melakukan verifikasi pada saat perusahaan pemenang tender membayar pajak," ujarnya.

Hingga saat ini, Ditjen Pajak belum mengetahui berapa nilai kebocoran penerimaan negara dari pajak atas belanja barang dan modal pemerintah. Tjiptardjo beralasan, data dan informasi yang diperoleh saat ini masih belum cukup.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yakin, nota kesepakatan ini bisa mendorong penerimaan pajak. Dia beralasan sistem SePP ini sangat transparan.

Saat ini baru lima instansi yang telah aktif memanfaatkan SePP dalam pengadaan barang/jasa, anatara lain Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Taspen.

Sementara total nilai pengadaan yang dilaksanakan melalui SePP per 19 November 2010 tercatat sebesar Rp 17,2 triliun, dan penyedia barang/jasa yang telah terdaftar untuk dapat mengikuti paket pengadaan berjumlah 3.481 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi.

Sumber : Kontanonline.com,

Dirjen Pajak Pede Kalahkan BUMI di MA

2010-11-26T13:16:00.000-08:00

25 Nopember 2010

Jakarta - Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo optimistis bakal memenangkan kasus tunggakan pajak PT Bumi Resources Tbk (BUMI) walaupun harus naik kembali ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

Tjiptardjo menyatakan kasus pajak BUMI sampai saat ini tetap jalan walaupun pihak Ditjen Pajak telah dimenangkan di Pengadilan Pajak beberapa waktu lalu.

"Jalan terus, pihak kita nggak ada niatan berhenti, proses jalan terus, tapi gak sebentar. Jangan Dirjen Pajak disudutin dulu," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (25/11/2010).

Menanggapi keinginan pihak Bumi untuk naik banding ke tingkat MA, Tjiptardjo mempersilahkan karena hal tersebut merupakan hak warga negara. "Haknya dia, kan ini negara hukum," tegasnya.

Jika sudah masuk ke penyidikan seperti pada kasus BUMI, lanjut Tjiptardjo, pihaknya sudah merasa yakin karena telah memiliki bukti-bukti yang kuat.

"Kalau sudah Dirjen Pajak masuk penyidikan ya sudah merasa yakin, pede kuat dong. Nanti di pengadilan yang mutusin, ini kan proses, belum selesai," ujarnya.

Menurutnya, pihak Ditjen Pajak telah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, Tjiptardjo optimistis bisa memenangkan kembali kasus BUMI meskipun naik ke tingkat MA.

"Kita ada aturan-aturan hukum, mana yang kewenangan pajak kita selesaikan ke hukum. Pejuang-pejuang pajak itu punya keyakinan di batin," tandasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Pajak telah memutuskan tidak menerima pengajuan keberatan pajak pihak BUMI atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terkait dugaan kasus pidana perpajakan. Namun, pihak BUMI akan kembali mengajukan banding atas kekalahannya tersebut.

Kasus dugaan pidana perpajakan kelompok usaha Grup Bakrie tersebut berbeda dengan kasus yang melibatkan mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Pasalnya, tahun terjadinya kasus tersebut pada 2007, berbeda dengan waktu mulainya kasus Gayus.

Sumber : Detikfinance.com

Menyembunyikan info pajak diancam pidana

2010-11-26T13:15:00.000-08:00

25 Nopember 2010

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak mengancam akan mempidanakan pihak ketiga yang menolak memberikan data informasi terkait perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan enforcement pelaksanaan pasal 35A UU No. 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) tersebut baru akan dilakukan setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi juklak dari pasal tersebut diterbitkan. RPP-nya sendiri, menurutnya kini masih dalam tahap finalisasi.

"Dalam pasal itu [35A] juga dicantumkan pasal pidananya, kalau sudah semua peraturan pelaksananya selesai, institusi yang dimita datanya tapi tidak melakukan sesuai ketentuan yang berlaku, kita akan kenakan itu," katanya di Jakarta hari ini.

Dalam pasal 35A diatur setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak.

Menurut Tjiptardjo, saat ini Ditjen Pajak masih belum bisa meng-enforce pasal tersebut karena PP-nya belum terbit. "Sekarang aturan pelaksananya belum ada sehingga belum bisa di enforce sehingga instansi-instansi masih egosectoral. Jadi mereka masih pegang datanya dengan bilang rahasia-rahasia," ujarnya.

Pada umumnya, ungkap dia, setiap instansi yang dimintai data oleh Ditjen Pajak selalu berlindung dibalik UU instansinya masing-masing yang mengatur tentang rahasia jabatan. "Padahal dalam UU perpajakan itu ada pasal yang menjelaskan apabila ada peraturan yang merahasiakan, itu bisa ditiadakan," tuturnya.

Fakta perihal keengganan institusi pihak ketiga memberikan data kepada wajib pajak juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo. "Pasal 35A UU KUP sebenarnya sudah mewajibkan tapi karena hambatan-hambatan tertentu dalam instansi terkait maka tidak mudah seperti yang diharapkan untuk merealisasikannya," ungkapnya.

Sumber : bisnis.com,

Perusahaan Ramah Lingkungan Diusulkan Bebas Bayar Pajak

2010-11-26T13:11:00.000-08:00

25 Nopember 2010

Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Makassar, menyatakan akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membebaskan pajak bagi perusahaan yang ramah lingkungan atau masuk kategori hijau dan emas.

"Jumat (26/11/2010) akan diumumkan perusahaan-perusahaan mana yang masuk kategori hitam, merah, hijau dan emas. Saya akan minta perbankan untuk tidak meminjamkan modal pada perusahaan yang masuk kategori merah dan hitam dan meminta yang masuk kategori hijau dan emas diperkecil bunganya atau diusulkan ke kementerian keuangan untuk bebas pajak," katanya.

Hal tersebut ia ungkapkan pada Deklarasi Kaukus dan Penguatan peran DPRD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, ia mengaku tengah memikirkan bentuk sanksi moral bagi kepala daerah yang tidak memperhatikan lingkungan dengan baik di daerahnya untuk mendukung sanksi administrasi, perdata dan pidana yang ada. Kemungkinan bentuk sanksi moral tersebut antara lain fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.

Ia menjelaskan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia saat ini berada pada angka 59,79. "Bahkan jika 60 pun saya belum puas," ujarnya. Sementara posisi Sulsel berada pada urutan ke-15 provinsi dengan lingkungan terbaik dari 33 provinsi dengan separuh kabupaten dan kota-nya adalah peraih Piala Adipura.

Terkait pembentukan kaukus lingkungan DPRD Sulsel, ia mengatakan, DPRD memiliki peran penting melegislasi dan mengatur agar semua kegiatan mengutamakan lingkungan, mengawasi pembangunan dan anggaran.

"Kalau sumber daya alam terus terkuras lingkungan akan semakin buruk dan biaya pemulihan akan lebih mahal dari nilai investasi," ujarnya.

Sumber : tribun-timur.com,

Pertengahan November, Realisasi Pajak Capai 77,7%

2010-11-25T04:42:00.000-08:00

Kamis, 25 November 2010 - 13:27 wib

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatatkan realisasi penerimaan pajak hingga 15 November 2010 telah mencapai Rp514,231 triliun. Pencapaian itu, baru sekira 77,7 persen dari yang ditargetkan dalam APBN-P 2010 yang sebesar Rp661,498 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 lalu, maka pencapaian tersebut meningkat 14,3 persen.

Sementara realisasi total penerimaan pajak tanpa migas, tercatat sebesar Rp467,794 triliun atau sekira 77,2 persen dari target dalam APBNP 2010 yang mencapai Rp606,116 triliun. Demikian data yang diperoleh okezone dari Ditjen Pajak, di Jakarta, Kamis (25/11/2010).

Adapun perinciannya di antaranya penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp258,104 triliun atau 84,1 persen dari yang dtargetkan pada 2010 sebesar Rp306,836 triliun. Sedangkan untuk PPh migas, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp46,437 triliun, atau sekira 83,8 persen dari target dalam APBN-P 2010 yang sebesar Rp55,382 triliun.

Sementara untuk realisasi penerimaan PPN dan PPnBM mencapai 67,8 persen atau sebesar Rp178,193 trliun dari yang ditargetkan sebesar Rp262,963 triliun. Dan, untuk realisasi penerimaan PBB dan BPHTB, hingga 15 November 2010 mencapai Rp28,570 triliun atau sekira 88 persen dari target yang sebesar Rp32,474 triliun. Sedangkan untuk pajak lainnya, realisasi penerimaannya telah mencapai Rp2,927 triliun atau sekira 76,2 persen dari target yang sebesar Rp 3,841 triliun.(adn)(rhs)

Sumber Okezone.com

Tax Ratio APBN-P 2010 Disepakati 11,9%

2010-04-25T01:17:00.001-07:00

Vivanews.com, 23 April 2010

VIVAnews - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati tax ratio dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2010 sebesar 11,9 persen.

Kesepakatan ini hanya naik 0,2 persen dari usulan pemerintah dan jauh dari harapan DPR yang meminta di atas 13 persen.

Pembahasan tax ratio ini pun semalam terbilang alot. Rapat dibahas sejak pukul 14.00 WIB, Kamis 22 April 2010, dan baru berakhir pada pukul 22.45 WIB. Itu pun rapat sempat diskors beberapa kali untuk lobi politik.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Malchias Markus Mekeng ketika dihubungi melalui telepon mengatakan, dengan telah disepakatinya tax ratio 11,9 persen, total kenaikan pajak sebesar Rp 9 triliun.

"Penerimaan APBN Perubahan hanya bertambah sekitar Rp 9 triliun dari Rp 733,2 triliun usulan semula menjadi Rp 742,2 triliun," ujar Melky di Jakarta, Jumat 23 April 2010.

Penambahan Rp 9 triliun tersebut, menurut dia, berasal dari penerimaan pajak yang berubah dari Rp 597,4 triliun menjadi Rp 604,4 triliun serta penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp 1 triliun. Tambahan sekitar Rp 1 triliun lagi berasal dari pajak penghasilan (PPh) migas.

Menurut kesimpulan hasil rapat, penerimaan Ditjen Bea dan Cukai naik dari Rp 81,2 triliun menjadi Rp 82 triliun. Sedangkan PPh migas naik dari Rp 54,7 triliun menjadi Rp 55,8 triliun.

Total keseluruhan tax ratio yang disepakati sebesar 11,9 persen itu setara Rp 742,2 triliun dari total produk domestik bruto (PDB) APBN-P 2010.

MENCARI PERATURAN

2010-04-25T00:41:00.000-07:00

Beberapa kali kawan saya bertanya di mana saya memperoleh peraturan perpajakan untuk didiskusikan. Bagi yang belum tahu, saya biasa hanya membacanya di situs resmi milik Direktorat Jenderal Pajak.

Ini lho alamatnya...situs peraturan DJP

Tentang E-SPT

2010-04-23T15:44:00.000-07:00

E-SPT merupakamenn media pelaporan Pajak secara elektronik. Jika dulu, sebelum ada eSPT, kita melakukan pelaporan ke kantor pajak dengan mengisi formulir SPT yang ada di kantor pajak, sekarang kita cukup menginstall program eSPT ke komputer, lalu di sana, dan melaporkan dengan menggunakan media simpan seperti flashdisk atau disket. Memang masih ada yang harus dicetak, yaitu lembar induk SPT yang wajib kita tanda tangani, tetapi sifatnya sudah less paper, meskipun belum paperless.

Jika ada pembaca, atau rekan yang lain, belum memiliki software eSPT, silakan download eSPT di link download blog ini.

SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2009

2010-01-04T19:26:00.000-08:00

Bulan Januari 2010 ini merupakan bulan bersejarah dalam pelaporan PPh Pasal 21. Di bulan ini, untuk pertama kali, kita akan membuat laporan SPT masa PPh Pasal 21 yang merupakan akumulasi pembayaran gaji selama setahun, yang biasanya dituangkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang tahun ini tidak ada lagi. Bagaimana cara pelaksanaannya?

Bagi kawan-kawan yang memiliki karyawan lumayan banyak, saya menyarankan untuk menggunakan eSPT saja. Mengapa? Karena dengan sistem laporan seperti sekarang, menggunakan cara manual sangat menyita waktu dan tenaga. Berikut adalah urutan kerja pembuatan SPT masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2009.

Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2, yang harus diberikan kepada karyawan dan lampiran ke kantor pajak. Bukti potong 1721-A1 atau A2, dibuat untuk pegawai tetap, dan merupakan penghitungan PPh Pasal 21 selama setahun. Jika ada pegawai harian, jangan lupa membuatkan bukti potong khusus untuk Masa Desember 2009. Lalu langkah kedua adalah membuat kompilasinya yang kemudian dituangkan dalam formulir SPT Masa Desember 2009. Kemudian dari penghitungan tersebut, jika ada kekurangan pembayaran PPh Pasal 21, harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 Januari 2010. Langkah berikutnya yang terakhir, melaporkan SPT Masa Desember 2009 ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Januari 2010.

Semua langkah tersebut akan bisa dilakukan secara cepat jika menggunakan eSPT. Karena itu, dalam kesempatan kali ini, ijinkan saya menyarankan penggunaan eSPT Masa PPh Pasal 21, sekaligus mengingatkan bahwa di Bulan Januari 2010 ini ada tambahan pekerjaan bagi rekan-rekan yang melaporkan PPh Pasal 21nya.

Wass.

Tahun Baru 2010

2010-01-04T19:00:00.000-08:00

Selamat datang di tahun 2010. Banyak hal akan kita hadapi di tahun yang akan kita lalui bersama ini.. Tetap semangat memantau masalah perpajakan di negeri ini...!

Isu di awal tahun ini, Dirjen Pajak berjanji akan bertindak lebih "kejam" di tahun 2010 ini. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Mereka tentu akan "kejam" kepada para pengemplang pajak yang merugikan negeri ini, bukan kepada kita yang berusaha taat pada aturan.

Selamat Tahun Baru 2010...!!!

Wass.

Ditjen Pajak buka pengaduan

2009-12-29T00:11:00.000-08:00

JAKARTA: Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengimbau wajib pajak (WP) yang mendapatkan pelayanan kurang atau tidak memuaskan untuk tidak segan mengadukan petugas pajak ke Pusat Pengaduan Pajak.

"Jika WP mendapatkan pelayanan kurang atau tidak memuaskan silakan menyampaikan keluhan ke Pusat Pengaduan Pajak melalui Kring Pajak 500200 atau website www.pengaduan.pajak.go.id," katanya dalam surat pengumuman No. PENG-3/PJ/2009 tertanggal 28 Desember 2009 yang diterima Bisnis kemarin

Bisnis Indonesia, 29 Desember 2009

Ditjen Pajak gencarkan Gijzeling mulai 2010

2009-12-29T00:05:00.000-08:00

JAKARTA: Tahun depan Direktorat Jenderal Pajak akan semakin mengintensifkan upaya paksa badan (gijzeling) dengan menitipkan wajib pajak nakal ke lembaga pemasyarakatan guna mencairkan tunggakan pajak tahun depan yang ditargetkan sebesar Rp15,3 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan tahun depan pihaknya menargetkan pencairan tunggakan pajak sekitar Rp15,3 triliun atau 30% dari total outstanding tunggakan pajak saat ini yang berjumlah Rp51 triliun. "[Kebijakan pencairan tunggakan pajak] dari yang smooth sampai yang hard termasuk gijzeling. Gijzeling itu akan kami tingkatkan pada 2010," katanya pekan lalu.

Tahun ini, Tjiptardjo mengklaim telah berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp18 triliun. "Pencairan tunggakan pajak akan jalan terus tahun depan. Biasanya kami punya target 30% dari total outstanding yang ada." Awal bulan ini, untuk pertama kalinya Tjiptardjo telah melakukan gijzeling terhadap eksekutif PT SDS, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri perhiasan di Surabaya. Menurut dia, pelaksanaan gijzeling tersebut sangat efektif dalam mencairkan tunggakan pajak.
Padahal, kebijakan gijzeling ini sebenarnya tidak pernah dilakukan semasa kepemimpinan Dirjen Pajak Darmin Nasution.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng sebelumnya meminta Ditjen Pajak bertindak selektif dalam menerapkan kebijakan gijzeling yakni hanya kepada wajib pajak yang tidak kooperatif.
"Paksa badan itu usaha terakhir kalau memang wajib pajak berniat melarikan diri atau tidak kooperatif, tetapi itu usaha terakhir," katanya.

Menurut dia, DPR dapat mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak apabila pelaksanaan gijzeling dilakukan tanpa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Sepanjang gijzeling dilakukan sesuai perundangan yang berlaku itu kewenangannya tapi kalau melanggar aturan kami bisa ajukan keberatan," tuturnya.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tindakan gijzeling merupakan langkah terakhir yang ambil pemerintah setelah melalui berbagai tahapan mulai dari proses penagihan, pemberian teguran, pencekalan, dan pemblokiran rekening.

Menurut Pengamat pajak dari FISIP UI Ruston Tambunan, berdasarkan pasal 33 Ayat 1 UU No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, tindakan paksa badan harus dipandang sebagai upaya terakhir yang dilaksanakan secara selektif dan hati-hati dan harus memenuhi syarat kuantitatif dan kualitatif.

Bisnis Indonesia, 29 Desember 2009

Penerapan Tax Refund Bertahap

2009-12-28T01:55:00.000-08:00

JAKARTA - Penerapan pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi pembelian barang dalam negeri yang akan dibawa ke luar negeri (tax refund) oleh wisatawan asing mulai tahun depan tidak dilakukan serentak di wilayah Indonesia. Pada tahap awal implementasi aturan tax refund ini akan dilakukan di beberapa provinsi.

Jakarta dan Bali jadi proyek percontohan.
Menurut Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tak Langsung Lainnya, Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, untuk tahap awal, pihaknya telah mengajukan sejumlah provinsi sebagai pilot project aturan baru tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa provinsi yang sudah diajukan antara lain DKI Jakarta dan Bali.
"Ini baru pertama kali diterapkan, jadi akan disiapkan bertahap," kata Hestu dalam Diskusi dan Sosialisasi Revisi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Jakarta, Sabtu lalu. Provinsi DKI Jakarta dan Bali dinilai merupakan daerah yang paling memungkinkan sebagai proyek percontohan.
Sedangkan untuk daerah lain yang akan menerapkan aturan ini, Hestu belum bersedia menjelaskan. "Nanti Menteri Keuangan yang memutuskan," katanya. Yang pasti, penerapan tahap awal ini diprioritaskan untuk daerah-daerah kunjungan wisata, terutama wisatawan asing.
Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang disahkan DPR pada September lalu, tax refund diberikan kepada turis asing dengan belanja minimal Rp 5 juta. Dengan ketentuan PPN 10 persen, pengembalian kepada mereka sebesar Rp 500 ribu.
Selain itu, aturan yang diyakini bisa menjadi insentif pajak untuk menarik minat wisatawan asing berkunjung ke Indonesia itu akan diterapkan pada transaksi turis asing di toko-toko tertentu yang telah terseleksi. Kualifikasi toko itu masih dalam pengkajian. "Contohnya, toko penjual harus telah memiliki sistem teknologi informasi," katanya.
Menurut Hestu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan kajian pembanding terhadap penerapan aturan serupa di negara lain, seperti Singapura, Australia, dan Jepang. Kajian pembanding ini untuk mencari patokan yang pas pada mekanisme pengajuan pengembalian pajak ini. "Nanti diatur dalam peraturan menteri keuangan," ujarnya.
Direktorat Jenderal Pajak berencana bekerja sama dengan Dinas Pariwisata agar aktif mensosialisasi tax refund ini. Apalagi penerapan tax refund ini agar dunia pariwisata Indonesia tidak kalah bersaing dengan pariwisata asing, terutama di negara-negara terdekat. Dengan menerapkan kebijakan tax refund, Indonesia berupaya mengurangi jarak daya saing dengan Singapura.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Aziz mendesak pemerintah agar bisa menerapkan tax refund dalam waktu dekat. "Hanya Indonesia yang belum menetapkan," kata Harry. Apalagi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 42, penerapan aturan ini mulai April 2010.

Koran Tempo, 22 Desember 2009

Ditjen Pajak Beri Insentif Turis Asing

2009-12-28T01:54:00.000-08:00

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menerapkan insentif perpajakan kepada wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia mulai 1 April 2010 di sejumlah bandar udara (bandara). “Insentif akan diterapkan di sejumlah bandara yaitu di Jakarta dan Bali, diharapkan sebelum 1 April 2010 sudah siap,” kata Kepala Sub Direktorat Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak, Estu Yoga Saksama dalam sosialisasi UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) di Jakarta, Sabtu hingga Minggu.

Dia mengatakan pemberian insentif itu diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia. “Mengenai masalah ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” katanya.

Selama ini sejumlah negara seperti Jepang, Australia, dan Singapura sudah menerapkan insentif perpajakan bagi para wisman yang berkunjung ke negara itu. “Kita pelajari mana yang terbaik. Kami juga akan bekerjasama dengan Ditjen Perbendaharaan, dengan toko-toko yang memenuhi kualifikasi tertentu,” katanya.

Menanggapi usulan agar wisman yang berkunjung ke Batam juga diberikan insentif, Yoga mengatakan, tidak perlu karena Batam sebagai kawasan ekonomi khusus sudah bebas PPN.

Berdasar UU tentang PPN dan PPnBM, orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat meminta kembali PPN dan PPnBM yang sudah dibayarkan atas pembelian barang kena pajak yang dibawa keluar daerah pabean.

PPN dan PPnBM yang dapat diminta kembali itu harus memenuhi tiga syarat antara lain nilai PPN paling sedikit Rp500 ribu, pembelian barang kena pajak itu dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sebelum keberangkatan keluar daerah pabean. Permintaan kembali PPN dan PPnBM itu dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Dirjen Pajak melalui Kantor Ditjen Pajak di bandara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sementara itu Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis mengatakan, dalam pembicaraan/pembahasan RUU itu di DPR, muncul usulan agar insentif perpajakan itu dilakukan secara resiprokal. “Saat pembicaraan, ada usulan agar dilakukan secara resiprokal dengan negara-negara lain yang menerapkan insentif seperti itu,” kata Harry yang juga menjadi anggota Pansus RUU PPN dan PPnBM DPR.

Namun secara umum, tujuan pemberian insentif adalah memang untuk menarik kunjungan wisman ke Indonesia. “Ditjen Pajak perlu merancang pilot project sehingga pada saatnya dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Medan Bisnis, 21 Desember 2009

Turis Asing Bebas PPN

2009-12-28T01:50:00.000-08:00

Jakarta, Kompas - Wisatawan mancanegara mendapatkan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM minimal Rp 500.000 mulai 1 April 2010. Aturan ini berlaku jika nilai barang yang dibeli turis asing tersebut minimal Rp 5 juta per orang.

”Saat ini kami tengah menggodok aturan pelaksana (dari Undang-Undang PPN dan PPnBM) berupa peraturan menteri keuangan. Pada pelaksanaannya, kami akan menggunakan tolok ukur dari berbagai negara yang sudah menerapkan fasilitas ini, baik Singapura, Jepang, maupun China,” ujar Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan dan PTLL Direktorat Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Sabtu (19/12).

Hestu berbicara dalam Diskusi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM yang digelar Departemen Keuangan. Aturan tentang pengembalian PPN kepada turis asing itu ditetapkan dalam Pasal 16 Huruf E UU No 42/2009. Untuk sementara, pemberlakuan insentif ini pada beberapa bandar udara tertentu, yakni Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai, Denpasar.

Dalam Pasal 16 Huruf E itu ditetapkan, dokumen yang perlu ditunjukkan turis asing yang menghendaki pengembalian PPN dan PPnBM adalah paspor, pas naik (boarding pass), dan faktur pajak. Seorang turis asing hanya diperkenankan meminta pengembalian PPN dan PPnBM untuk barang yang dibeli maksimal satu bulan sebelum tanggal pemberangkatan ke luar negeri.

”Jika barang itu dibelinya lebih dari satu bulan, kami anggap turis asing itu sudah mengonsumsinya di dalam negeri sehingga wajar dikenai PPN atau PPnBM. Sebab, pengembalian pajak ini didasarkan atas prinsip bahwa pemerintah hanya boleh memajaki warga negaranya sendiri,” ujar Hestu.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pemerintah sebaiknya menetapkan beberapa bandar udara yang menjadi pintu gerbang lalu lintas turis asing sebagai proyek percontohan pengembalian pajak ini, seperti Jakarta, Batam, Yogyakarta, dan Bali.

Pengamat pajak dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Danny Septriadi, mengatakan, selain pengembalian pajak kepada turis asing, poin krusial dalam UU PPN dan PPnBM yang baru adalah ketentuan tentang pengembalian pajak lebih bayar atau restitusi. Beberapa poin baru itu antara lain pemberian fasilitas pengembalian pajak pendahuluan kepada beberapa wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang dikategorikan patuh.

Harian Kompas, 21 Desember 2009

2010, Turis Asing Terima Tax Refund

2009-12-28T01:44:00.000-08:00

JAKARTA-Pemerintah akan memberikan tax refund atau pengembalian uang yang dibayarkan turis asing yang berkunjung ke Indonesia dan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui barang yang dibeli.

Kepala Sub Direktorat Perpajakan I, Dirjen Pajak Depkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali akan menjadi proyek percontohan (project pilot) pertama diterapkannya tax refund yang berlaku mulai April 2010.

Hal ini seiring dengan berlakunya amandemen UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan diberlakukan pada April 2010 sesuai dengan penerapan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak penjualan atas barang mewah.

Rencananya Bandara Udara Soekarno Hatta Jakarta akan menjadi yang pertama menerapkan tax refund yang kemudian disusul dengan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

“Pemerintah belum bisa siapkan secara penuh tax mengenai tax refund di seluruh bandara. Namun tahun 2010 baru Jakarta dan Bali saja yang memang sudah diusulkan oleh Menkeu kepada Dirjen Pajak,” ujarnya dalam sosialisasi UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPn dan Pajak Penjualan Barang Mewah di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu.

Kendati begitu, lanjut Hestu, penerapan tax refund di Bali juga memang belum final dan belum bisa dipastikan. “Yang jelas Jakarta pasti lah, kita sudah usulkan Bali juga jadi ditunggu saja,” tambahnya.

Suara Merdeka, 21 Desember 2009

2 Bandara Nasional Bakal Terapkan Proyek Tax Refund

2009-12-28T01:42:00.000-08:00

JAKARTA - Bandara Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai bakal menjadi proyek percontohan penerapan proyek Tax Refund dari Pajak Pertambahan Nilai. Rencananya, proyek ini akan mulai berlaku pada bulan April 2010 mendatang.

Tax Refund ini akan diberlakukan kepada Wisatawan Mancanegara agar menjadi daya tarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan dalam UU No 42 tahun 2009 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

"Pemerintah belum bisa menetapkan Tax Refund secara penuh di seluruh Bandara. Tapi tahun 2010 baru Soekarno Hatta dan Ngurah Rai yang sudah diusulkan Menkeu ke Dirjen Pajak" ujar Kepala Sub Direktorat Perpajakan I, Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, dalam sosialisasi UU No 42 tahun 2009 tentang PPN Bm di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (19/12/2009) sore.

Untuk Bandara Soekarno Hatta pemberlakuan Tax Refund tersebut hampir dapat dipastikan, namun untuk Bandara Ngurah Rai saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Sebagai langkah sosialisasi, Ditjen Pajak melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata.

"Kita akan minta Dinas Pariwisata untuk iklan sosialisasinya" tambahnya

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis menegaskan bahwa peraturan Tax Refund tersebut harus segera diterapkan mengingat hanya Indonesia yang belum merealisasikan hal tersebut.

"Jika UU No 42 tahun 2009 ini sudah berlaku pada 2010 mendatang, maka tidak ada lagi kendali karena UU-nya sudah jelas" tutur Harry.

Okezone.com, 20 Desember 2009

Hak Ekslusifnya Hilang, Telkom Dapat Kompensasi

2009-12-28T01:37:00.000-08:00

JAKARTA. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero). Fasilitas pembebasan pajak hingga maksimal Rp 250 miliar itu untuk kompensasi terminasi dini hak eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (Persero).
Siaran pers Departemen Keuangan, Selasa (22/12), menyebutkan bahwa dengan demikian Telkom akan kehilangan hak eksklusifnya sebagai penyedia jasa telekomunikasi domestik mulai tahun 2010 tanpa dibebani pajak apa pun.

Kebijakan pembebasan pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.011/2009 tentang PPh Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun Anggaran 2009.

PMK itu menyebutkan, pemerintah menyetujui untuk membayar kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif Telkom sebesar Rp 478 miliar setelah pajak, ini wajib dibayar maksimal dalam waktu lima tahun sejak 2005. Pembayaran kompensasi ditetapkan dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 20 November 2003.

Hak eksklusif Telkom adalah hak yang diberikan pemerintah Indonesia hanya kepada Telkom untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap Sambungan lokal hingga tahun 2010 dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) hingga tahun 2005.

Kontan Online, 22 Desember 2009

Peraturan Terbaru SPT Orang Pribadi 1770-SS

2009-12-27T19:42:00.000-08:00

Saat ini, tentu banyak di antara pembaca yang sudah memiliki NPWP, baik yang dengan sukarela mendaftarkan diri, maupun yang “terpaksa”. Namun bagaimana pun cara mendaftarnya, yang pasti, kewajiban melapor SPT di Bulan Maret nanti tetap harus dijalankan.

Kali ini, informasi yang saya dapatkan adalah, khusus untuk SPT Tahunan Orang Pribadi sangat sederhana, yaitu formulir dengan kode 1770-SS, mengalami perubahan aturan penggunaannya. Sebelumnya, peraturan yang menjadi petunjuk penggunaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Penggunaannya. Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan adanya batasan penghasilan dalam penggunaan SPT yang dimaksud.

Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-34/PJ/2009 itu mengalami revisi dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-66/PJ/2009 tanggal 21 Desember 2009, tentang Perubahan atas PER-34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Penggunaannya. Dalam peraturan terbaru itu, ditetapkan adanya batasan maksimal penghasilan bagi orang pribadi yang akan menggunakan formulir 1770-SS. Batas penghasilan itu adalah sebesar Rp.60.000.000,00. Lengkapnya, berikut ini saya “copy paste”kan perubahan di pasal 2 peraturan yang disebutkan tadi.

Perubahan di Pasal 2
(1) Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Formulir 1770 SS maka Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS).

Nah, para pembaca, silakan Anda meneruskan informasi ini kepada saudara atau teman-teman lain yang belum memperoleh informasi ini. Jangan lupa untuk meminta bukti potong 1721-A1 (untuk karyawan swasta) atau 1721-A2 (untuk PNS, anggota Polri, dan anggota TNI), kepada bagian gaji atau bendahara di tempat para pembaca bekerja.

Ingat, Formulir SPT untuk tahun ini tidak lagi dikirimkan ke rumah. Kita harus mengambilnya langsung di Kantor Pajak terdekat, atau lokasi-lokasi lain yang ditentukan.

Wass.

PKP Dihapuskan dari Kawasan Perdagangan Bebas

2009-11-20T01:04:00.000-08:00

Assalamualaikum.
Salam jumpa kembali para pembaca yang saya hormati.

Cukup lama saya terpaksa absen menyajikan tulisan, karena kesibukan yang sangat menyita waktu. Kali ini, ada topik yang lumayan asyik untuk disajikan, yaitu adanya aturan baru tentang pencabutan PKP (Pengusaha Kena Pajak) di kawasan perdagangan bebas, atau yang lazim disebut kawasan bebas.

Tanggal 7 September 2009 yang lalu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan terbarunya yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-50/PJ./2009 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang Tempat Kegiatan Usaha atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas. Peraturan Dirjen Pajak ini sebenarnya merupakan Peraturan Pelaksana dari Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009.

Beberapa kawan masih sering bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kawasan bebas? Definisi kawasan perdagangan bebas atau sering disebut kawasan bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai.

Nah, dalam peraturan Dirjen Pajak yang baru ini, ditegaskan bahwa sejak tanggal 1 April 2009, pengusaha yang berada di kawasan bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Itu artinya bahwa semua pengusaha di kawasan bebas tidak memiliki kewajiban yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Lalu bagaimana dengan para pengusaha yang sudah terlanjur dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak?

Dalam peraturan baru itu, disebutkan bahwa PKP akan dicabut pengukuhannya secara bertahap paling lama tanggal 31 Maret 2010. Pencabutan tersebut akan dilakukan secara jabatan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar, dengan didahului oleh proses penelitan untuk memastikan bahwa seluruh hak dan kewajiban PKP telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Nah, untuk para pembaca yang kebetulan memiliki usaha di kawasan bebas, segera hubungi Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang peraturan baru ini.

Wass,
Elang

Sumbangsihku Pada Negeri

2009-09-21T16:18:00.000-07:00

Sesekali di hari libur, di sela-sela kesibukan kerja, saya sempat berjalan-jalan dengan keluarga. Kadang hanya berjalan tanpa tujuan, sekedar untuk melepas penat dan rasa lelah serta melupakan sejenak masalah pekerjaan. Seringkali, dalam perjalanan singkat tersebut, terasa, begitu luar biasanya negeri ini. Di wilayah kecil yang kami lewati saja, tampak betapa suburnya negeri ini, apalagi di wilayah nusantara lain yang lebih luas....

Tetapi seringkali, ketika kami melewati satu sisi tempat yang lain, terasa betapa tersayatnya hati ini. Anak-anak pengemis meminta di persimpangan jalan kota besar, dan rumah-rumah reot dan bahkan rumah kardus beratapkan jembatan kokoh, menjadi tempat tinggal saudara kita. Jalan-jalan rusak banyak kami jumpai di sepanjang perjalanan, dan yang tidak kalah menyengat hati, banyak dijumpainya bangunan sekolah dengan kualitas yang bahkan, kalah dibandingkan kandang sapi milik saudara kami di kampung. Karena itu, kami tidak heran ketika ada berita di televisi yang mengabarkan ada bangunan SD di suatu tempat yang rubuh. Lalu, bertambah perih hati ini, mendengar berita hadirnya kelaparan di beberapa wilayah negeri ini. Wow, apa yang terjadi pada negeri ini...???

Sedih...? Tentu saja. Tapi cukupkah hanya dengan sedih? Tentu tidak. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Itulah sebabnya, tulisan ini saya titipkan di tempat ngerumpi pajak. Ya..salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membayar pajak, selain tentu saja zakat bagi yang beragama Islam.

Apakah ada pesan khusus dari petinggi pajak kepada saya untuk menuliskan pesan ini? Tentu tidak. Saya tidak mengenal satupun petinggi instansi tersebut. Tapi hati saya terketuk untuk menulis, kala terlihat kemiskinan yang masih ada di negeri subur ini.

Saudaraku, tidak perlu kita menyalahkan siapa pun atas semua kondisi yang telah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah, marilah bersama-sama memperbaiki semua kondisi ini. Agaknya, mulai hari, kita perlu merubah apa yang ada dalam benak kita, sebagai pembayar pajak. Kita tidak lagi membayar pajak karena takut atas sanksi dan hukuman, tetapi lebih pada keinginan kita membantu beberapa bagian dari negeri ini yang masih memerlukan uluran tangan kita, selain tentu saja untuk menjaga kelanjutan pembangunan di negeri ini.

Tetapi apakah sumbangsih ini hanya dilakukan oleh para pembayar pajak? Tentu tidak. Dalam tulisan ini, penulis juga ingin berpesan pada pembesar negeri ini, berikan juga sumbagsih terbaikmu pada Indonesia tercintaku! Menduduki jabatan tinggi bukanlah bentuk sumbangsih, tetapi tidak lebih dari mencari nafkah bagi keluarga. Sumbagsih terbaik adalah, hentikan korupsi kalian. Jangan gunakan uang yang susah payah dikumpulkan para pembayar pajak, hanya untuk kemakmuran keluarga kalian sendiri. Hentikan juga semua cara-cara kotor untuk mendapatkan jabatan, seperti menyogok. Kalian tidak perlu lagi berdusta dengan mengatakan ini semua hanya fitnah. Dusta kalian hanya akan menambah beban hidup, sekaligus memperbesar peluang Anda semua untuk menerima azab dan hukuman dari Allah SWT. Kalau Anda memegang uang untuk membuat jalan, janganlah mengambil untuk membangun rumah kalian. Jika itu kalian lakukan, yakinlah, bahwa suatu saat rumah itu akan menghancurkan kebahagiaan kalian! Kepada para pembayar pajak, awasi para pejabat tersebut. Jangan sampai mereka melakukan dosa, yang jelas lebih besar dari dosa para pencuri ayam. Walaupun seandainya KPK dihancurkan, atau jika UU anti korupsi diputarbalikkan menjadi UU Pelindung Koruptor, tapi jika kita semua bergerak dalam satu langkah, para pejabat korup itu bisa kita basmi bersama-sama. Ingat, marilah kita lunasi pajaknya dan kita awasi penggunaannya oleh para pejabat negara (dan tentu saja, juga oleh para anggota DPR yang terhormat).

Penulis sangat yakin, jika sumbangsih terbaik sudah diberikan, baik oleh para pembayar pajak, maupun para pejabat negeri, Indonesiaku akan menjadi lebih baik. Marilah Saudaraku semua. Sumbangsih kita semua akan mengurangi air mata di negeri ini dan menambah senyum anak cucu kita nanti.

Selamat Idul Fitri 1 Swayal 1430 H.

Wassalam,

Elang, 23 September 2009

Tax payer Identification Number (NPWP)

2009-08-21T16:53:00.000-07:00

The Tax Identification Number (NPWP) is a number issued to taxpayers by the tax ofice to identify taxpayers and to assist them in fulfiling their tax rights and obligations. (Article 1 - paragraph (6) Law No. 28 Year 2007). Taxpayer shall be obligated to register at the tax office in the district in which the taxpayer reside (Article 2-paragraph (1) and (2) Law No. 28 Year 2007) by submiting the folowing documents:

Registration and change of data form
Copy of passport or Resident Identity Card (KTP)
Copy of limited stay permit card (KITAS)
Copy of work permit (for taxpayer who is an employee)
Copy of tax identification number of the employer (for taxpayer who is an employee)
Power of atorney (if his/her registration process is done by another party)
Copy of business permit (for taxpayer who is conducting business or an independent professional)

15 Poin UU Pokok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2009-08-21T14:39:00.000-07:00

RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah selesai dibahas oleh DPR dan pemerintah. Hari ini RUU tersebut rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Ketua Pansus RUU PDRD DPR Harry Azhar Azis mengatakan ada 15 kesepakatan yang berhasil disepakati oleh pemerintah dan DPR dan menjadi draft final RUU PDRD tersebut.

Satu, pansus DPR sepakat perubahan jumlah pasal dari naskah awal RUU PDRD yakni dari 18 bab dan 164 pasal menjadi 18 bab dan 165 pasal.

Dua, pajak provinsi dibagi menjadi 5 jenis yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaran bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

“Pajak rokok adalah pajak baru provinsi dibagihasilkan ke kabupaten/kota,” kata Harry dalam siaran pers yang diterima, Selasa (18/8/2009).

Tiga, pajak kendaraan bermotor menggunakan pola pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dengan tarif 2% sampai maksimal 10%. Ketentuan progresivitasnya ditentukan oleh Perda provinsi, kepemilikan pertama ditetapkan tarif 2%.

Ketentuan baru lainnya yaitu ear marking (alokasi penggunaan) wajib dilakukan Pemda minimal 10% dari hasil penerimaan pajak ini untuk belanja infrastruktur jalan dan transportasi umum di daerahnya.

“Diharapkan pertumbuhan penyediaan sarana jalan dan transportasi umum nanti men jadi seimbang dengan pertumbuhan konsumsi penggunaan kendaraan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” tambah Harry.

Empat, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan maksimal 10% bagi kendaraan pribadi, kendaraan umum 50% lebih rendah dari tarif kendaraan pribadi. Bila terjadi kenaikan harga tinggi atas BBM, peme rintah pusat dapat mengubah besaran tarif Perda melalui Perpres, kebijakan ini untuk mendorong fasilitas kendaraan umum lebih besar.

Lima, pajak air permukaan, nomenklatur baru dari UU No.34/2000 yaitu pajak pengambilan dan pemanfatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak air tanah dipungut kabupaten/kota. Pajak air permukaan dipungut provinsi, air permukaan yang hanya di satu kabupaten/kota berlaku aturan khusus.

Enam, pajak rokok sebagai pajak baru disetujui dipunguit instansi pemerintah yang berwenang, pemungut cukai bersamaan pungutan cukai rokok untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Pajak rokok ini baru berlaku 1 Januari 2014.

Dasar penggunaan pajak rokok adalah, cukai yang ditetapkan pemetintah terhadap rokok, tarif pajak rokok disepakati 10% dari cukai rokok. Hasil penerimaan sebesar70% untuk kabupaten/kota dan 30% untuk provinsi. “Untuk itu baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota wajib dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang,” jelas Harry.

Tujuh, pajak kabupaten/kota disepakati menjadi 11 jenis yakni: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Delapan, Tarif pajak hiburan khususnya hiburan mewah seperti panti pijat/spa ditetapkan maksimal 75%. “Pola tarif hiburan ini mirip dengan pola tarif PPnBM atau Pajak Penjualan Barang Mewah yang diatur UU lain,” kata Harry.

Sembilan, pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan disepakati menjadi pajak kabupaten/kota melalui pembahasan alot dan panjang.

BPHTB juga disepakati menjadi pajak kabupaten/kota. Ketentuan PBB selain perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang diatur UU No.12/1986tentang PBB telah diubah UU Np.12/1994 serta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tetap berlaku sampai 31 Desember 2013.

Sepuluh, pajak lingkungan usul pemerintah akhirnya ditarik kembali dan disetujui usul pemerintah agar substansi pajak lingkungan masuk dalam retribusi perizinan tertentu.

Sebelas, pajak sarang burung walet disetujui jadi pajak jenis baru, kabupaten/kota yang tidak memiliki potensi industri sarang burung walet tidak diperkenankan memungutnya.

Dua belas, usul pajak telepon disepakati menjadi retribusi jasa umum bernama retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Pemerintah kabupaten/kota yang memungut retribusi ini berkewajiban atas pengendalian tata ruang dan keamanan menara telekomunikasi.

Tiga belas, usul ERP (Electronis Road Pricing ) dari pemerintah akhirnya dihapus, agar tidak menambah beban masyarakat karena infrastruktur mengatasi kemacetan jalan dianggap belum siap.

Empat belas, insentif pemungutan pajak daerah disetujui dengan pola UU tata cara dan ketentuan umum perpajakan, insentif untuk pemungut pajak diberikan bila tercapai kinerja tertentu dari instansi pemungut yang ditetapkan APBD. Tata cara insentif diatur Peraturan Pemerintah (PP).

Lima belas, selain pajak provinsi dan kabupaten/kota, disepakati juga jenis retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Pajak atau retribusi ini disepakati bersifat tertutup, artinya Pemda tidak boleh membuat pajak atau retribusi di luar UU ini sehingga iklim investasi dan usaha makin sehat.

Sumber: Harian Analisa (20 Agustus 2009)

Pemerintah Perluas Wajib Pajak Berbasis Profesi

2009-08-20T17:59:00.000-07:00

Kamis, 20 Agustus 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Naiknya target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), membuat pemerintah semakin jeli melihat potensi penerimaan negara. Khususnya, penerimaan pajak yang berasal dari setoran masyarakat alias wajib pajak (WP) kepada negara.

Terkait itu, mulai tahun depan, pemerintah akan memperluas objek WP berbasis profesi dalam kepatuhan membayar pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun depan, tidak hanya WP yang berprofesi sebagai dokter, artis, dan pengacara saja yang didorong untuk lebih taat membayar pajak. "Pendekatan juga berlaku bagi profesi seperti notaris, akuntan, dan profesi lainnya," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Kamis (20/8).

Selain itu, pemerintah juga akan mengincar pada pemegang saham atau pemilik perusahaan, komisaris, direksi, staf atawa pekerja.

Sri Mulyani mengakui,, kegiatan ekstensifikasi pajak tersebut dilakukan dalam rangka mencapai target penerimaan perpajakan 2010. "Pemerintah akan melanjutkan reformasi pajak," sambungnya.

RAPBN 2010 menyebutkan, target penerimaan negara dari pajak dalam negeri termasuk cukai mencapai Rp 702,03 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan, DPR menyerahkan sepenuhnya teknis ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk mencapai target penerimaan pajak kepada pemerintah. (Martina Prianti/Kontan)

Bila Piutang Pajak Tidak Ditagih

2009-08-20T15:40:00.000-07:00

Trust No. 41, Tahun VII, 2009, 20 Agustus 2009

Belum seminggu menjabat sebagai direktorat jenderal pajak, Mochamad Tjiptardjo sudah dikejutkan dengan temuan kejanggalan terkait piutang pajak yang berpotensi merugikan keuangan negara. Tidak tanggung-tanggung, dari hasil penelitiannya itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan selisih piutang pajak yang tak tertagih pada 2008 lalu sebesar Rp 1,464 triliun. Potensi kerugian negara itu dilansir ICW pada akhir Juli silam dalam suatu hasil penelitian terhadap piutang pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26.

Perlu diketahui, PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa jabatan atau kegiatan (active income) yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sementara PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) luar negeri selai bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Dari hasil penelitian itu, jelas Koordinator Badan Pekerja ICW Danang Widoyoko terkuak bahwa, jika dibandingkan dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008 yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan selisih piutang pajak yang sangat besar.

Selisih piutang pajak ini, tegasnya, diperoleh berdasarkan penelitian ICW terhadap 374 perusahaan terbuka (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan ternyata hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan hasil audit LKPP 2008. Bearti, jika dijumlahkan dari kedua instrument pasal dalam PPh itu terdapat selisih ebesar Rp 1,464 triliun yang berpoteni merugikan keuangan negara. “Piutang pajak ini yang perlu ditagih,” tandasnya.

Berdasarkan hasil audit LKPP 2008, tercatat piutang pajak PPh Pasal 21 nilainya sebesar Rp 1,229 triliun. Sedangkan dalam laporan keuangan perusahaan terbuka (listing) di BEI nilainya sebesar Rp 1,908 triliun. Jadi untuk PPh Pasal 21 terdapat selisih sebesar Rp 678,7 miliar.

Tidak hanya itu, ICW juga menemukan selisih pada penghitungan PPh Pasal 26. Masih dalam LKPP 2008 sebagai pembandingnya, tercatat piutang pajak yang disajikan dalam LKPP sebesar Rp 125,1 miliar, sedangkan pada data perusahaan terbuka di BEI tercatat piutang pajaknya sebesarnya Rp 911,3 miliar sehingga terdapat selisih Rp 786,2 miliar.

Jika dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan terbuka, ternyata piutang pajak (PPh 2 dan PPh 26) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam LKPP 2008 lebih rendah atau understated selisihnya mencapai Rp 1,464 triliun.

Danang menduga kemungkinan penyebab terdapat selisih mengenai data piutang pajak antara LKPP 2008 dengan laporan keuangan perusahaan terbuka (listing) di BEI lantaran data di Ditjen Pajak masih bisa dimanipulasi. “Perlu ada pembenahan dan perbaikan di sisi teknologi informasi Ditjen Pajak,” katanya.

Dalam LKPP pada 31 Desember 2008 lalu tercatat piutang pajak pada DJP sebesar Rp 45,173 triliun, sekitar 60,48% disumbang dari perusahaan terbuka. Bahkan, lebih parah lagi masih dari LKPP 2008 tercatat ada juga tunggakan piutang pajak perusahaan besa senilai Rp 12,943 triliun yang sudah berumur lebih dari lima tahun. Sebenarnya, optimalisasi penerimaan pajak bukanlah masalah sulit, tinggal konsistensi dan kemauan politik dari pemerintah saja (Dirjen Pajak). Disarankan pula, jabatan dirjen kini agar lebih transparan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan penerimaan pajak negara.

DARI CONSUMER GOOD HINGGA INFRASTRUKTUR

Selain itu, dari laporan keuanga per 31 Desember 2008 yang dilaporkan ke otoritas bursa, ICW mencatat ada 10 perusahaan terbuka yang listing (tercatat) di BEI dinilai sebagai pengutang pajak terbesar ke pemerintah pada 2008. Dari 10 perusahaan itu terbagi menjadi beberapa bidang sesuai dengan industri bisnisnya.

Dari sisi sektor industri consumer good, tercatat pengutang pajak terbesar kepada pemerintah adalah HM Sampoerna sebesar Rp 3,455 triliun. Disusul sebuah perusahaan mi instant sebesar Rp 598,091 miliar, rokok (Rp 563,496 miliar), kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 320,447 miliar, dan sebuah perusahaa farmasi sebesar Rp 17,9 miliar.

Untuk sektor perbankan, dari data 2007 lalu tercatat pengutang pajak terbesar yakni tiga bank milik pemerintah yang mencapai Rp 4,046, triliun, dan dua bank swasta sebesar Rp 263 iliar. Sedangkan untuk sektor pertambangan, dari data 2008, terdapat lima pengutang pajak dengan total sekitar Rp 4,003 triliun.

Sementara, di sektor telekomunikasi terdapat tiga perusahaan yang utang pajaknya sekitar Rp 1,370 triliun. Di bidang infrastruktur, ada sebuah perusahaan pengelolajalan tol dengan utang pajak sebesar Rp 145,52 miliar. Utang pajak sebesar Rp 147,263 miliar ditunggak oleh sebuah perusahaan produsen gas.

Menanggapi tudingan itu, Direktur Corporate Affairs PT HM Sampoerna Tbk, Yos Adiguna Ginting, membantah. Ia menyatakan pihaknya telah melunasi tagihan pajak per 31 Maret 2009 lalu. Sesuai ketentuan Pemerintah Indonesia mengenai tanggal jatuh tempo masing-masing jenis pajak, manajemen PT HM Sampoerna Tbk. menegaskan bahwa perusahaan telah membayar seluruh kewajiban utang pajak dan cukai tersebut di atas pada tanggal 31 Maret 2009.

Hal ini diperkuat dengan laporan keuangan konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. pada kuartal I tahun 2009, pada halaman 5/23 mengenai perpajakan (utang pajak dan cukai).

Yos mengakui, memang dalam laporan keuangan konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. Tahun 2008 pada halaman 5/23 mengenai perpajakan (utang pajak dan Cukai), Sampoerna memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan cukai 2008 sebesar Rp 3,44 triliun. Namun, laporan keuangan itu, sudah disampaikan secara transparan dan dilaporkan kepada Bapepam. “Sudah dilunasi,” tegasnya yakin.

Kepatuhan Wajib Pajak di Jakpus Masih Relatif Rendah

2009-08-20T15:39:00.000-07:00

Harian Umum Pelita , 20 Agustus 2009

Jakarta, Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah yang meliputi pajak hotel, restoran dan hiburan di Jakarta Pusat (Jakpus) hingga kini masih relatif rendah, padahal kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah ini untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan.

Hal ini mendorong pihak Kantor Pelayanan Pajak I dan II Jakpus melakukan sosialisasi perpajakan.

Kenaikan kontribusi pajak daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan. Hal ini akibat Jakarta tidak memiliki potensi sumber daya alam, kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Jakarta, Reynalda Madjid, saat mensosialisasikan peraturan perpajakan terhadap 400 wajib pajak (WP) di Aula Dinas Pelayanan Pajak, Jl Abdul Muis, Jakpus, kemarin.

Untuk tahun 2009 ini, kata Reynalda Madjid, dari APBD sebesar Rp21 triliun, 44,2 persen atau sebesar Rp9,3 triliun bersumber dari penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2008, dari APBD Provinsi sebesar Rp20,6 triliun 42,2 persen atau sebesar Rp8,7 triliunnya dari APBD, dan pada tahun sebelumnya 2007, dari APBD yang dipatok sebesar Rp18,6 triliun, 38,7 persen atau Rp7,2 triliun dari pajak daerah.

Dengan pajak daerah menjadi sebagai tulang punggung dan komponen terpenting dari penerimaan asli daerah (PAD) yang sangat berpengaruh pada APBD, membuat aparat perpajakan harus terus menerus mencari terobosan dalam peningkatan pajak. Karenanya juga diharapkan para wajib pajak menyadari kewajiban masing-masing untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan dan membiayai pembangunan.

Kepala Suku Dinas (Sudin) Pelayanan Pajak I, H Krisna, dan Kepala Sudin Pelayanan Pajak II, H Heru Wibisono, memaparkan, potensi objek pajak di Jakpus berjumlah 1.580 objek terdiri dari Hotel sebanyak 272, restoran sebanyak 1.179 dan hiburan sebanyak 129. Untuk kegiatna sosialisasi perpajakan ini yang diundang sebanyak 400 objek pajak terdiri dari 255 restoran, 90 hotel, dan 55 pengusaha hiburan.

Wakil Walikota Jakpus Aep Syarifudin, saat membuka kegiatan sosialisasi ini meminta aparat jajaran perpajakan jangan pesimis dan harus berupaya keras menggali potensi-potensi pajak yang belum tersentuh. Jajaran perpajakan jangan hanya menunggu wajib pajak membayar pajak, tapi harus proaktif mendatangi potensi yang bandel. Juga harus jeli mengamati mana sumber yang memiliki potensi dan bisa digali, tegasnya.

Daerah Menuntut Empat Pajak Utama

2009-08-20T15:37:00.000-07:00

Harian Kompas, 20 Agustus 2009

Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Daerah menuntut agar ada empat jenis pajak pusat yang diserahkan ke daerah. Hal itu dianggap sesuai dengan makna desentralisasi, yakni melimpahkan kewenangan pemerintah pusat ke daerah, termasuk pengelolaan dana-dana yang dihimpun dari berbagai sumber penerimaan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita dalam lampiran pidato yang disampaikannya di Jakarta, Rabu (19/8) pada Sidang Paripurna yang mengagendakan Pidato Kenegaraan Presiden RI tentang Pembangunan Nasional dalam Perspektif Daerah dalam Rangka Pembahasan Rancangan APBN 2010.

Menurut Ginanjar, daerah sebaiknya memiliki hak untuk mengelola empat jenis pajak utama dan mendapatkan kompensasi lebih besar dari pemerintah pusat. Pertama, semua Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kedua, pajak dari izin mendirikan bangunan. Ketiga, Pajak Penghasilan (PPh). Keempat, pajak pemanfaatan sumber-sumber daya alam di daerah.

Di samping itu, skema Dana Bagi Hasil (DBH)—salah satu jenis transfer ke daerah dari pemerintah pusat—perlu ditinjau ulang. Selain DBH pertambangan, energi, kehutanan, dan perikanan, daerah juga membutuhkan DBH Perkebunan.

”Dengan demikian, daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan perkebunan, seperti Sumatera Utara, Riau, dan provinsi di Kalimantan, dapat mengelola bagi hasil perkebunannya. Bagi hasil juga perlu diatur untuk komoditas cengkeh dan tembakau,” ujar Ginanjar.

Ditolak

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan pengelolaan PPh kepada daerah. Tuntutan daerah yang bisa dipenuhi hanyalah menambah jenis DBH.

Tahun 2010, pemerintah memastikan akan menambah jenis DBH, yakni DBH cukai khusus untuk Nusa Tenggara Barat dan DBH Panas Bumi.

”Kalau PPh tidak akan pernah (diserahkan ke daerah), kecuali dana bagi hasil. Dana transfer berbentuk DBH itu adalah sesuatu yang sifatnya kontekstual dan dinamis. Jadi, kalau dulu atau sampai sekarang ada beberapa sumber daya alam yang paling penting, mungkin pada saat yang akan datang akan berbeda. Hal itu nanti yang akan bisa dibuat,” ujarnya.

Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

2009-08-20T15:35:00.000-07:00

Harian Kompas, 20 Agustus 2009

Kecilnya kenaikan anggaran dalam APBN 2010 dibandingkan dengan anggaran sebelumnya mengisyaratkan pemerintah mulai kesulitan mencari sumber pembiayaan. Besarnya kenaikan anggaran itu hanya sekitar Rp 3,8 triliun (Kompas, 4/8/2009).

Untuk memperbesar sumber pembiayaan negara pada tahun 2010, pemerintah, antara lain, berupaya meningkatkan pendapatan dari pajak. Direncanakan, penerimaan pajak tahun 2010 akan ditingkatkan menjadi Rp 729 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 661 triliun (Kompas, 6/8/2009).

Namun, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat krisis finansial global, kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak itu dinilai kurang tepat oleh banyak pihak. Alasannya, kenaikan pajak akan semakin melemahkan kemampuan usaha/ perusahaan dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Pada gilirannya, kebijakan menaikkan pajak justru kian memperparah dampak krisis finansial global.

”Trade-off” pajak

Dengan gulung tikarnya perusahaan, otomatis jumlah usaha/perusahaan berkurang sehingga penerimaan pajak ikut berkurang. Dampak lainnya, melemahnya daya beli masyarakat sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Maka, ada trade-off antara kenaikan pajak dan penurunan pendapatan pemerintah. Bahkan, semakin tinggi kenaikan pajak berpotensi semakin menurunkan pendapatan pemerintah. Ada dua faktor yang mendasari terjadinya trade-off antara kenaikan pajak dan penurunan pendapatan, yakni efek aritmatika dan ekonomi.

Efek aritmatika menunjukkan kenaikan pendapatan negara yang semakin besar akibat kenaikan pajak yang semakin tinggi. Celakanya, efek aritmatika itu akan mengalami titik jenuh lalu berbalik menjadi efek negatif terhadap penerimaan negara. Sebab, kenaikan pajak akan menimbulkan efek ekonomi yang kian besar jika kenaikan pajak semakin tinggi. Konkretnya, semakin tinggi pajak akan semakin melemahkan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya semakin menurunkan penerimaan pemerintah.

Keterkaitan antara kenaikan pajak dan penerimaan pendapatan itu bisa divisualisasikan dengan Kurva Laffer (Arthur B Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, and Future, 2004). Kurva itu menggambarkan, jika besarnya pajak sebesar nol persen, tidak ada pendapatan pemerintah dari pajak sehingga pemerintah kesulitan dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sebaliknya, jika pajak ditetapkan sebesar 100 persen, seluruh pendapatan masyarakat akan menjadi pendapatan pemerintah. Namun, hampir dapat dipastikan, jika pajak 100 persen, tidak akan ada penduduk yang bekerja dan/ atau melakukan aktivitas ekonomi. Atas dasar itu, besarnya pajak harus berada 0-100 persen.

Namun, pajak yang semakin mendekati angka nol atau seratus tidak akan menguntungkan ketiga pilar sekaligus: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sebab, dengan pajak yang kian mendekati nol atau seratus akan semakin menurunkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesempatan kerja (Laffer, 2004).

Penetapan pajak

Maka, dengan mencermati trade-off antara kenaikan pajak dan penurunan pendapatan, pemerintah perlu menetapkan pajak yang tidak terlalu membebani usaha/perusahaan, tetapi berpotensi meningkatkan penerimaan pemerintah atas pajak dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Langkah seperti itu ternyata telah lama dipraktikkan Amerika Serikat melalui proxy pajak pendapatan. Diketahui, besarnya pajak pendapatan di negara Paman Sam itu pernah mencapai angka 94 persen pada tahun 1944. Presiden John F Kennedy kemudian berupaya menurunkannya menjadi 70 persen tahun 1965. Atas penurunan pajak itu, hasil evaluasi menunjukkan naiknya pendapatan negara dengan rata-rata 9,0 persen per tahun akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, Presiden Ronald Reagan berupaya kembali menurunkan besarnya pajak pendapatan dari 70 persen menjadi 50 persen tahun 1981. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata 4,8 persen per tahun selama 1983-1986 daripada periode sebelumnya (1978-1982) dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9 persen per tahun (Laffer, 2004).

Kebijakan menurunkan pajak pada era kepemimpinan Barack Obama terus berlanjut tetapi dengan perumusan berbeda. Adapun kebijakan pajak yang dijalankan adalah menaikkan pajak orang kaya dan menurunkan pajak untuk yang lain. Kebijakan ini amat menguntungkan penduduk berpendapatan rendah. Setelah dipotong pajak, penduduk berpendapatan terendah akan menikmati kenaikan pendapatan sebesar 2,4-5,5 persen, sedangkan pendapatan penduduk kaya akan berkurang 8,7 persen. Secara keseluruhan, terjadi penurunan pajak sekitar 0,3 persen atau setara dengan 160 dollar AS (CNNMoney.com, 11/6/2009).

Adapun alasan utama diterapkan kebijakan pajak itu adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu dilakukan mengingat proporsi penduduk berpendapatan rendah di AS amat besar dibandingkan dengan penduduk kaya sehingga amat potensial dalam menggerakkan ekonomi.

Maka, atas dasar itu, pemerintah perlu berhati-hati sebelum memutuskan kenaikan pajak. Sebab, selain berpotensi menurunkan penerimaan negara, peningkatan pajak juga bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi, yang akan memperberat dampak krisis finansial global.

Sebenarnya, masih cukup ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus menaikkan pajak. Sesuai saran banyak pihak, pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi pajak bukan dengan membuat pajak baru, tetapi dengan menemukan potensi yang hilang akibat transaksi ekonomi, yang pada tahun 2010 diperkirakan berjumlah Rp 280 triliun (Kompas, 6/8/2009).

Pemerintah Sudah Anulir 3.455 Perda

2009-08-20T15:32:00.000-07:00

Kontan Online, 20 Agustus 2009

JAKARTA. Makin banyak saja peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Hingga pertengahan Agustus 2009 ini, pemerintah sudah membatalkan 3.455 perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Soalnya, beleid tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat iklim investasi di daerah.

Tak hanya itu, Pemerintah juga menolak 1.727 rancangan perda (raperda). "Perda yang dibatalkan dan raperda yang ditolak tersebut, terutama pungutan di sektor perhubungan, industri dan perdagangan, serta pertanian," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato di Sidang Khusus Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (19/8).

Jumlah perda yang dianulir tersebut melonjak dibanding posisi Desember 2008 lalu. Waktu itu, Pemerintah baru membatalkan 2.779 perda bermasalah. Ini berarti, dalam tempo delapan bulan saja, Pemerintah sudah membatalkan lagi 676 perda Adapun jumlah raperda yang ditolak baru mencapai 1.476.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perda yang dibatalkan dan ditolak juga berupa pungutan di bidang budaya dan pariwisata, pekerjaan umum, kesehatan, serta kehutanan.

Kebanyakan merupakan bikinan pemda di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Timur. Jadi, "Tolong kalau bikin perda jangan yang macam-macam dan cari-cari masalah," ujar dia.

Nah, Presiden menyatakan, untuk menciptakan iklim investasi yang baik di daerah, pemerintah akan terus menghapuskan berbagai pungutan daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, Pemerintah juga merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang sudah disetujui dan disahkan DPR pada Selasa (18/8) lalu.

Dengan UU PDRD yang baru, Presiden menjelaskan, penetapan jenis pajak dan retribusi daerah bersifat closed list atau daftar tertutup. Artinya, harus mengacu pada ketentuan undang-undang. Karena itu, "Saya menginstruksikan agar daerah memanfaatkan UU PDRD sesuai rambu-rambu yang ada, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi pelaku ekonomi," ujar Presiden.

Sejak otonomi daerah, pemda punya kewenangan untuk memungut pajak. Tujuannya, untuk mendongkrak kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan pengeluarannya. Tapi, Presiden mengingatkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetap harus mengacu pada prinsip menjaga keselarasan dengan kewenangan dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Menkeu memperkirakan, pada 2011 mendatang atau tahun pertama pelaksanaan UU PDRD, peran PAD terhadap APBD provinsi akan meningkat menjadi 63% dari semula hanya 50% di 2009. Sedang peranan PAD kabupaten dan kota akan naik menjadi 10% dari sebelumnya 7%. "Kondisi ini akan semakin baik pada 2014, kalau semua daerah telah melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dengan menerapkan tarif maksimum," kata Sri Mulyani.

UBS Siap Buka Data Nasabah Pengemplang Pajak

2009-08-20T15:31:00.002-07:00

Detik Finance, 20 Agustus 2009

Zurich - Bank-bank Swiss dikenal dengan keteguhannya dalam memegang data rahasia nasabah-nasabahnya. Termasuk nasabah-nasabah yang diduga mengemplang pajak. Pemerintah AS pun sempat dibuat kesal oleh masalah tersebut.

Namun kini pemerintah AS bisa berlega hati karena berhasil mencapai kesepakatan dengan pemerintah Swiss untuk membuka sejumlah informasi dari para pengemplang pajak AS yang memiliki rekening di UBS.

"Kesepakatan itu akan membuat IRS menerima sejumlah informasi yang belum pernah diterima sebelumnya tentang nasabah-nasabah yang memiliki neraca di UBS," jelas International Revenue Service dan Departemen Kehakiman AS dalam pernyataan bersamanya, seperti dikutip dari AFP, Kamis (20/8/2009).

Berdasarkan kesepakatan itu, informasi tentang sekitar 4.450 rekening nasabah UBS milik warga AS akan mulai diserahkan kepada pemerintah AS.

"Kesepakatan ini mempertahankan hak pemerintah AS, jika hasilnya secara signifikan lebih rendah dari yang diharapkan dan hal-hal lainnya gagal untuk mencari penyelesaian judisial yang selayaknya, termasuk mengambil langkah untuk mendorong kepatuhan masyarakat," demikian pernyataan bersama tersebut.

Pekan lalu, pemerintah AS dan UBS melakukan finalisasi atas penyelesaian di luar pengadilan untuk mengakhiri masalah kerahasiaan pajak yang sangat sensitif. Di bawah UU Kerahasiaan Perbankan Swiss, bank-bank di Swiss dilarang untuk membocorkan setiap informasi tentang nasabahnya kepada pemerintah atau pihak ketiga. Kecuali dalam kasus yang menyangkut kriminal.

Swiss dan UBS mendapatkan tekanan dari AS setelah kasus penggelapan pajak muncul di pengadilan Florida tahun lalu. Pada Juli 2008, UBS mengumumkan telah menghentikan sementara jasa perbankan di luar negeri untuk warga AS sehubungan dengan adanya penyidikan tersebut.

IRS dan Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa proses kesepakatan itu akan dimulai dengan permintaan IRS kepada pemerintah Swiss untuk mendeskripsikan rekening-rekening yang akan dicari informasinya. Pemerintah Swiss selanjutnya meminta UBS untuk memberikan informasi tersebut kepada IRS.

"IRS akan menerima informasi atas rekening dari berbagai jumlah dan tipe," demikian pernyataan tersebut.

Sesaat setelah mencapai kesepakatan tersebut, pemerintah Swiss juga sepakat untuk menjual 9% sahamnya di UBS.

"Pemerintah telah memutuskan untuk segera mengakhiri komitmennya ke UBS," ujar Departemen Keuangan Swiss.

Berdamai dengan pajak progresif ?

2009-08-20T15:31:00.001-07:00

Bisnis Indonesia, 19 Agustus 2009

Dorongan bagi produsen menggarap pasar ekspor

DPR kemarin menyetujui RUU Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Salah satu poin penting dalam UU yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2010 ini adalah pajak progresif kendaraan bermotor.

Kalangan pelaku industri otomotif menilai kebijakan ini akan membunuh industri otomotif nasional. Ketentuan ini dikhawatirkan akan menghancurkan pasar otomotif domestik karena permintaan mobil bakal merosot.

Kekhawatiran ini tentunya didasarkan pada latar belakang diterbitkannya RUU PDRD tersebut yang memang bertujuan untuk membatasi volume kendaraan bermotor di Tanah Air. Itu artinya sama saja dengan membatasi penjualan mobil.

Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah upaya mengendalikan penambahan jumlah kendaraan bermotor ini bakal bisa berjalan efektif ? Jawabnya, tergantung seberapa sempurna perangkat aturan pelaksanaannya dibuat, sehingga tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mencari celah dalam mengakali ketentuan tersebut.

Jika aturannya hanya berdasarkan data nama pemilik kendaraan, niscaya kebijakan ini tidak akan efektif. Alasannya, si pemilik kendaraan (pertama) bisa menggunakan nama orang lain-paling tidak anggota keluarganya-untuk kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan memakai nama orang lain, maka si pemilik mobil akan lolos dari perangkap pajak progresif.

Strategi mencari sasaran dengan 'radar' nama ini sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak 2005 yang diperkuat dengan perda, tetapi perda tersebut terbukti tidak efektif.

Guna memperkuat perangkap, dalam UU PDRD objek sasaran nantinya tidak hanya berdasarkan nama semata, tapi juga berdasarkan data kartu keluarga (KK). Dengan bekal data KK tersebut, si pemilik mobil tidak bisa memakai nama orang yang ada di KK sebagai pemilik kendaraan kedua dan seterusnya, guna menghindari pajak progresif.

Perangkap KK ini memang sudah lebih kuat ketimbang hanya berdasarkan nama, tapi tetap punya kelemahan. Si pemilik mobil masih bisa menyiasati perangkap tersebut, dengan cara memakai nama orang lain yang tidak tercantum di KK.

Lalu, bagaimana caranya supaya UU PDRD ini bisa berjalan efektif? Tampaknya belum ada instrumen yang paling pas, kecuali jika sistem nomor identitas tunggal (single identity number) sudah diterapkan di Indonesia.

Kembali ke persoalan kepanikan pelaku otomotif terhadap anjloknya pasar mobil akibat pajak progresif, saya menilai itu sebagai kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Fakta membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan pajak progresif ternyata tidak mampu membendung masyarakat untuk membeli mobil.

Polemik dan kontroversi seputar implementasi pajak progresif sebaiknya disudahi saja. Jangan saling kecam dan saling tuding. Mengapa tidak saling berangkulan saja di antara pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?

Alangkah indahnya jika kita sama-sama saling membenahi diri. Di satu sisi pemerintah harus membenahi manajemen transportasi guna mengatasi kemacetan lalu lintas, dengan cara menambah ruas jalan dan strategi umur kendaraan tertentu. Masalah ini memang sudah mendesak diatasi sejak dulu, dengan ataupun tanpa UU PDRD. Kondisi kemacetan, khususnya di Jakarta, sudah sangat kronis. Dana hasil pajak progresif harus benar-benar diaplikasikan untuk mengatasi masalah tadi, dan harus diawasi oleh pemerintah daerah, meski alokasi dana untuk infrastruktur jalan relatif kecil, hanya 10% dari total penerimaan pajak progresif.

Genjot ekspor

Pada sisi lain, pelaku industri otomotif juga harus berupaya memperbesar porsi ekspor sebagai kompensasi berkurangnya pasar di dalam negeri sebagai dampak dari implementasi UU PDRD ini. Itu pun jika memang terjadi kemerosotan pasar.

Justru inilah momentum yang tepat bagi para pelaku untuk membuktikan bahwa industri otomotif nasional bukan jago kandang. Industri otomotif Indonesia harus bisa membuktikan mampu bersaing di tingkat regional, bahkan internasional.

Memang, ekspor kendaraan bukan hal mudah. Apalagi hingga kini ATPM (Agen tunggal pemegang merek) masih sangat bergantung pada prinsipal. Untuk ekspor pun masih diberi kuota, termasuk negara tujuan yang ditentukan oleh prinsipal.

Kondisi ini terbentuk karena prinsipal menguasai segalanya, baik modal maupun teknologi. Sejumlah ATPM yang sebagian sahamnya semula masih dimiliki oleh mitra lokal, kini secara perlahan saham mereka mulai 'dicaplok' oleh prinsipal. Bahkan ada beberapa ATPM yang 100% sahamnya sudah dikuasai prinsipal.

Dengan menguasai mayoritas saham, posisi prinsipal menjadi begitu dominan terutama dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Posisi CEO pun dipegang mereka, sedangkan para profesional lokal hanya diberi posisi direktur atau deputi direktur. Tak heran jika setiap pernyataan yang dilontarkan oleh petinggi ATPM notabene mewakili suara prinsipal.

Sudah saatnya ATPM bersikap dan berani menyampaikan pendapat kepada prinsipal. Di sinilah kepiawaian petinggi lokal ATPM diuji.

Mampukah mereka berdiplomasi dan bernegosiasi dengan prinsipal untuk bisa diberi keleluasaan untuk mengekspor kendaraan. Petinggi ATPM harus punya posisi tawar yang tinggi terhadap prinsipal, sehingga tidak terus-menerus didikte oleh prinsipal.

Prinsipal otomotif sudah cukup puas menikmati pasar Indonesia yang gemuk. Kinilah saatnya prinsipal membantu ATPM menembus pasar-pasar baru di manca negara.

Berdasarkan data Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo), porsi ekspor kendaraan Indonesia hanya berkisar 10% hingga 20% dari total penjualan domestik. Angka ini masih terlalu kecil bagi sebuah industri yang mengklaim diri sebagai industri yang sudah mandiri.

Menyoal Pajak Final Konstruksi

2009-08-20T15:28:00.000-07:00

Harian Ekonomi Neraca , 19 Agustus 2009

Salah satu kiat pemerintah menutup anggaran adalah pengenaan pajak final pada jasa konstruksi. Namun pajak ini berpotensi mengurangi keuntungan emiten konstruksi. Pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi negara, tak terkecuali Indonesia, untuk menutupi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Jadi wajar jika pemerintah pantang surut semangat dalam menggali berbagai potensi penerimaan pajak.

Salah satu upaya meningkatkan pendapatan pajak adalah dengan mengenakan pajak final pada para pengusaha jasa konstruksi. Inilah yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam aturan teknis tersebut yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008 termuat berbagai Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan PPh atas Penghasilan Jasa Konstruksi. Dengan beleid dari Menteri Keuangan itu, Direktorat Jenderal Pajak pun akan menggali pajak dari para pengusaha jasa konstruksi lebih mudah.

Sekedar diketahui, dalam PMK ini, pemerintah mengenakan tarif PPh final yang berlaku bagi jasa konstruksi mulai 2% hingga 6%. Tarif 2 % untuk jasa konstruksi golongan usaha kecil. Sedangkan bagi usaha menengah dan besar, tarif PPh final 3%. Namun, bagi usaha menengah dan besar yang belum punya sertifikasi usaha akan terkena tarif 4%. Untuk kegiatan jasa perencanaan dan penga-wasan konstruksi, mereka yang bersertifikat usaha terkena tarif PPh 4%. Sedangkan tarif tertinggi sebesar 6%, bagi penyedia jasa perencanaan dan pengawasan yang tidak bersertifikat. Tentu saja penerapan pajak final konstruksi ini tidak mengenakkan bagi pengusaha, karena otomatis margin keuntungannya bakal terpankas. Tak heran ketika awal-awal sosialisasi pengenaan pajak final ini banyak pengusaha jasa konstruksi menolaknya. Alasan pengusaha konstruksi, peraturan ini kurang adil, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang. Selain itu, pengusaha menilai aturan ini tidak tidak memperhitungkan kerugian pengusaha jasa konstruksi setelah selesai mengerjakan proyek. Sebab,dengan peraturan ini, baik rugi atau untung semua akan kena pajak yang sama.

Selain itu, pengenaan pajak ini berpotensi mengurangi potensi keuntungan yang bakal diraih emiten dari insentif pajak sebagai perusahaan terbuka. Memang sebagaimana digariskan dalam PP No.81/2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang berbentuk Perseroan Terbuka, perusahaan yang menjual sahamnya ke publik hingga 40% akan mendapat insentif berupa pemotongan PPh badan 5% dari 30% menjadi 25%.

Sebelum pemberlakuan baru ini, perhitungan PPh badan mengacu pada perolehan laba perusahaan. Sementara itu, perhitungan pajak final akan mengacu pada perolehan pendapatan usaha. Nah, dengan demikian, logika saya, kalau kalau pajak final ini dikenakan, emiten konstruksi tentu saja tak menikmati potongan pajak 5%.

Saya sendiri kurang paham apakah pemberlakuan pajak final tersebut kemudian berakibat pada kinerja emiten atau tidak. Namun, lemyata hingga semester I-2009, para emiten konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), ternyata masih mampu membukukan kinerja relatif positif, terutama duo BUMN, PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk.

Apakah ini berarti pajak final ternyata tak terbukti memangkas laba emiten kosntruksi? Nampaknya kita perlu ditunggu hingga akhir tahun.

Dampak Pajak Daerah Mulai Terasa 2011

2009-08-20T15:16:00.000-07:00

Koran Tempo, 19 Agustus 2009

Peran pendapatan asli daerah terhadap anggaran daerah meningkat.

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak penerapan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disahkan kemarin, terhadap peningkatan pendapatan asli daerah mulai terasa pada 2011. Peran pendapatan asli daerah terhadap anggaran daerah tingkat provinsi maupun kabupaten sama-sama meningkat pada 2011.

Peranan pendapatan asli daerah terhadap anggaran provinsi pada 2011 diprediksi mencapai 63 persen dibanding saat ini, yang baru sekitar 50 persen. Sedangkan peranan pendapatan asli daerah terhadap anggaran kabupaten dan kota juga meningkat menjadi 10 persen dari semula 7 persen.

"Secara nasional peranan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja daerah naik dari 19 persen menjadi 24 persen," kata Sri Mulyani saat menyampaikan paparan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam sidang paripurna DPR kemarin.

Peran pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja daerah akan terus meningkat dalam lima tahun mendatang. Pada 2014, peran pendapatan asli daerah itu menjadi 68 persen untuk provinsi dan 15 persen untuk kabupaten dan kota. Secara nasional peran pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja daerah juga meningkat menjadi 29 persen.

Perkiraan peningkatan pendapatan ini terjadi jika semua daerah melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dengan tarif maksimum. Tapi Sri mengingatkan, penerapan undang-undang baru ini agar memperhatikan waktu yang tepat dan disesuaikan dengan kemampuan pelaku ekonomi di daerah. "Penerapannya tidak boleh menimbulkan beban berat pada seluruh pelaku ekonomi," katanya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah menjamin pengawasan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Pemerintah akan mengevaluasi rancangan peraturan daerah sebelum disahkan. Jika rancangan itu bertentangan dengan undang-undang, pemerintah berhak membatalkan. "Ini untuk mencegah pungutan daerah bermasalah," katanya.

Peraturan baru ini, kata dia, memperbaiki tiga hal, yakni penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan, serta peningkatan efektivitas pengawasan. "Sehingga, peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan dengan tetap konsisten terhadap prinsip perpajakan yang baik dan tepat," katanya.

Menyikapi pengesahan undang-undang ini, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan siap menyusun peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana undang-undang tersebut. Selain itu, penertiban peraturan daerah yang tak sesuai dengan undang-undang akan dilakukan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak mau mengobral janji tentang kesiapan daerah melaksanakan peraturan baru ini. Pemerintah, kata dia, sudah memiliki aturan, termasuk sanksi. Karena itu, penguatan kapasitas aparat daerah perlu dilakukan, terutama dalam kegiatan pemungutan. agoeng wijaya

Pemerintah Jamin Kalangan Industri

Jakarta - Pemerintah menjamin kalangan industri bisa terhindar dari dampak buruk yang mungkin terjadi setelah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterapkan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, undang-undang baru ini pasti berdampak terhadap industri, terutama otomotif. Karena itu, pemerintah tetap mengontrol penerapan undang-undang ini agar tidak menjatuhkan bisnis.

"Kalau industri sampai jatuh, pemerintah sendiri yang akan rugi," kata Sri Mulyani di Jakarta kemarin. Pemerintah akan mengawasi dan memperhitungkan secara keseluruhan dampak undang-undang terhadap perekonomian. Salah satu yang akan dilakukan adalah mengevaluasi setiap rancangan peraturan daerah sebelum disahkan menjadi peraturan.

Selain menjamin kalangan industri, penerapan undang-undang ini diharapkan bisa mendorong usaha, termasuk usaha mikro kecil dan menengah. "Kami minta pemerintah mengawasi sehingga potensi daerah meningkat," kata Risman Tony saat memaparkan pandangan Fraksi Golongan Karya di DPR.

Risman mengingatkan undang-undang pajak daerah ini tidak mengakomodasi rencana pemberlakuan pajak lingkungan. Akibatnya, pajak lingkungan pada masa mendatang tetap dipungut dan diatur oleh pemerintah daerah lewat retribusi. "Kami juga minta pengawasan retribusi lingkungan di daerah," katanya.

Bisnis Katering Bakal Dikenai Pajak

2009-08-06T13:11:00.000-07:00

VIVAnews - Usaha katering mulai resmi masuk dalam daftar pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Dalam RUU PDRD, usaha katering masuk dalam daftar pajak restoran.
Dirjen Perimbangan Departemen Keuangan, Mardiasmo mengatakan penambahan pajak ini ditetapkan agar daerah tidak lagi mengambil pungutan di luar apa yang telah ditentukan.
"Ini agar jelas, dimana tarif pajaknya juga ditentukan dalam peraturan," katanya di Jakarta, 5 Agustus 2009. Dengan demikian, daerah hanya boleh mengambil sesuai daftar yang ditentukan."Salah satu contoh adalah pajak restoran," kata dia.
Pemerintah bersama DPR sepakat bakal mengesahkan RUU PDRD menjadi UU. RUU ini mengatur soal perpajakan di daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai acuan dalam mengeluarkan kebijakan perpajakan.
Di RUU PDRD bagian kedelapan Pasal 37 disebutkan objek pajak restoran berupa pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan ini mencakup pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
Tarif pajak restoran ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.Dasar pajak restoran ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.
Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.
Selain itu, kata dia, semua fasilitas pelayanan hotel juga masuk pajak daerah. Jadi, dia mencontohkan jika selama ini sewa hotel untuk menginap, perkawinan atau kantor masuk dalam kategori pajak pusat dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka mulai sekarang semua masuk pajak daerah.

Pajak Meredam Kendaraan

2009-08-04T15:23:00.000-07:00

Koran.kompas.com, Rabu, 5 Agustus 2009

Jakarta, Kompas - Pemilik kendaraan harus membayar lebih jika ingin membeli kendaraan kedua dan selanjutnya karena DPR sudah menyetujui Pajak Kendaraan Bermotor Progresif dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang didesain untuk meredam jumlah kendaraan.

Tarif kedua instrumen pajak itu sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi sehingga di setiap daerah akan berlainan. Misalnya, harga bahan bakar minyak (BBM) di DKI Jakarta dan Banten bisa saja berlainan karena tarif pajak BBM yang berbeda.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Harry Azhar Azis mengungkapkan hal tersebut seusai memimpin rapat kerja dengan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (4/8).

Rapat tersebut mengagendakan pandangan fraksi mini tentang RUU yang akhirnya bersepakat membawa RUU tersebut ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menurut Harry, penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Progresif diharapkan bisa menekan volume kendaraan. Dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya.

Harry mengatakan, kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 2 persen terhadap nilai jual. ”Namun, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2-10 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Sebagai gambaran, jika mobil yang pertama dibeli Rp 100 juta, PKB atas mobil tersebut Rp 2 juta per tahun. Namun, jika mobil sejenis dibeli untuk kedua kali dan seterusnya, PKB yang dibebankan bisa lebih mahal, yakni Rp 3 juta-Rp 10 juta.

Sebanyak 70 persen dari dana yang diperoleh dari pemungutan PKB dan juga pajak bahan bakar kendaraan diserahkan kepada pemerintah provinsi dan 30 persen lainnya untuk kabupaten serta kota. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan 10 persen dari penerimaannya untuk infrastruktur jalan.

Jenis kendaraan yang diatur adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya, baik di darat maupun air. Jenis kendaraan yang tidak dibebani aturan PKB ini adalah kereta api, kendaraan pertahanan, dan kendaraan kedutaan besar asing.

Tarif bahan bakar

Tarif pajak BBM kendaraan bermotor untuk angkutan umum, ujar Harry, ditetapkan maksimal 5 persen. Tarif ini untuk angkutan kota, bus, dan ojek motor. Adapun angkutan pribadi ditetapkan maksimal 10 persen terhadap harga jual BBM.

Aturan ini mulai diterapkan pada tahun 2012 atau tiga tahun setelah UU pajak ini berlaku, yakni 1 Januari 2010, untuk memberi kesempatan pemerintah mengatur teknis penerapannya. DPR mempersilakan pemerintah menggunakan opsi kartu cerdas (smart card), yang diwacanakan awal tahun 2008.

Pemerintah provinsi bisa menggunakan pajak ini sebagai instrumen mengatur jumlah kendaraan yang lalu lalang di wilayahnya. Misalnya, jika DKI Jakarta ingin membatasi jumlah kendaraan pribadi, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat ditetapkan maksimum, yakni 10 persen.

Lalu, Provinsi Banten, misalnya, jika ingin mengundang kendaraan pribadi lebih banyak agar aktivitas ekonomi lebih marak, bisa menerapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor seminimal mungkin. Sebagai ilustrasi, jika DKI Jakarta menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor 10 persen untuk kendaraan pribadi, pajaknya Rp 450 per liter. Adapun jika Banten menetapkan tarif 5 persen, harga jual premiumnya hanya Rp 4.275 per liter.

”Tarif minimumnya tidak dibatasi. Artinya, suatu provinsi bisa menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor nol persen untuk menarik pengguna kendaraan pribadi lebih banyak atau mengundang investasi lebih marak,” ujar Harry.

Tidak masuk akal

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengecam pemberlakuan pajak kendaraan progresif yang dinilainya tidak masuk akal. Pemerintah harus menjelaskan filosofi memberlakukan pajak progresif tersebut.

”Pengusaha tidak pernah diajak bicara. Pajak progresif akan berdampak buruk bagi industri nasional,” kata Gunadi.

Ia menjelaskan, apabila alasan pemerintah memberlakukan pajak progresif untuk sekadar meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, pajak seharusnya diturunkan saja sehingga akan mendorong pembelian kendaraan.

Kalau alasannya adalah kemacetan sehingga jumlah kendaraan bermotor hendak dikurangi, pemerintah dinilai tidak masuk akal. Kemacetan terutama terjadi akibat minimnya pertumbuhan infrastruktur yang hanya 0,1 persen per tahun. Itu karena anggaran perbaikan jalan hanya 2 persen dari total APBN sekitar Rp 1.000 triliun.

Pengurangan kendaraan bermotor juga tidak masuk akal karena penjualan mobil hanya 600.00 unit per tahun. Jumlah itu sangat kecil jika dibandingkan Jepang dengan 120 juta jiwa dengan angka penjualan mobil 6,5 juta unit per tahun.(OSA/OIN)

Tahun 2010, Target Pajak Rp 729,2 Triliun

2009-08-04T15:08:00.001-07:00

Harian Kontan, 4 Agustus 2009

JAKARTA. Ini peringatan bagi wajib pajak (WP), khususnya perusahaan yang selama ini berkelit dari kewajiban membayar pajak. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Pemerintah akan mengejar para pengemplang pajak.

Ancaman Sri Mulyani ini meluncur seiring dengan kenaikan asumsi penerimaan negara dari pajak yang cukup besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 dibandingkan APBN 2009. RAPBN 2010 menyebutkan, target penerimaan negara dari pajak dalam negeri termasuk cukai mencapai Rp 702,03 triliun.

Padahal, dalam APBN 2009 target penerimaan pajak hanya Rp 697,34 triliun. Nah, bila ditambah dengan pajak perdagangan internasional, target penerimaan pajak dalam RAPBN 2010 itu akan menjadi Rp 729,2 triliun. "Kami akan kejar penghindar pajak tanpa menganggu usahanya," ujar Sri Mulyani, Senin (3/8).

Tapi, Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan asumsi penerimaan pajak itu hanya menaikkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio 2010 menjadi 12,1% . Sebagai pembanding, tahun ini, pemerintah mematok tax ratio sebesar 12% dari PDB. Menurutnya, tax ratio 2010 hanya meningkat tipis karena jumlah PDB meningkat tajam. Masih banyaknya sektor yang bebas pajak juga menjadi penyebab rendahnya kenaikan tax ratio tersebut.

Pengamat Pajak Universitas Indonesia Darussalam mengaku tidak heran jika tax ratio masih rendah. "Kenaikan kecil karena penerimaan pajak belum pulih dari dampak krisis global," katanya. Di luar itu, sebagian pembayar pajak juga merupakan perusahaan besar yang masih terkena imbas krisis. Belum lagi, dampak reformasi pajak baru bisa dinikmati empat tahun lagi.

Tax Ratio Hanya Naik 0,1 Persen

2009-08-04T15:07:00.000-07:00

Koran Jakarta, 4 Agustus 2009

JAKARTA , Pemerintah menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio sebesar 12,1 persen dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010.

Kenaikan itu hanya 0,1 persen jika dibandingkan dengan tax ratio pada APBN 2009 yang sebesar 2,0 persen.

“Tax ratio di 2010 sekitar 12,1 persen dari PDB dibanding 2009 sekitar 12,0 persen,” kata Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela konferensi pers mengenai RAPBN 2010 dan Nota Keuangannya, di Jakarta, Senin (3/8).

Menurut Menkeu, secara nominal, target penerimaan perpajakan 2010 naik 11,8 persen dibandingkan tahun 2009. Penerimaan perpajakan non migas akan mengalami kenaikan 14,4 persen.

Besaran target penerimaan pajak dalam RAPBN 2010 adalah 729,2 triliun rupiah. Sementara dalam APBN 2009 penerimaan perpajakan ditargetkan 725,8 triliun rupiah. Dalam APBN 2009 dokumen stimulus turun menjadi 661,8 triliun rupiah, dan kemudian diubah kembali menjadi 652,4 triliun rupiah dalam RAPBN Perubahan 2009.

Menkeu menyebutkan, rendahnya kenaikan tax ratio pada 2010 dibanding 2009 terkait dengan kenaikan secara riil PDB yang cukup pesat dan banyak bidang yang belum atau tidak terkena pajak. Menkeu menambahkan, penerimaan perpajakan sampai 2014 akan meningkat mencapai 15,2 persen.

Perinciannya adalah penerimaan perpajakan berturut-turut 7 persen, 13,4 persen, 14,2 persen dan 15,2 persen. Sementara PDB nominal berturut-turut dari 2010-2014 sebesar 5.953 triliun rupiah, 6.638 triliun rupiah, 7.395 triliun rupiah, 8.237 triliun rupiah, dan 9.183 triliun rupiah.

Imbas krisis

Pengamat perpajakan UI Darussalam mengatakan, peningkatan penerimaan perpajakan di 2010 yang hanya 0,1 persen disebabkan dua hal. Pertama, pemerintah memperkirakan krisis ekonomi belum pulih total di 2010 sehingga penerimaan perpajakan masih seret. “Kedua, penyumbang besar penerimaan perpajakan adalah perusahaan-perusahaan besar atau Wajib Pajak besar, krisis ekonomi di 2010 masih mengancam WP besar,” kata dia.

Menanggapi tax ratio di 2014 yang bisa mencapai 15,2 persen, menurut Darussalam sangat mungkin tercapai. Hal ini dikarenakan sampai 2014 kondisi ekonomi diperkirakan sudah pulih sehingga penerimaan perpajakan bisa digenjot. “Reformasi perpajakan sudah berhasil meratakan kewajiban pembayaran pajak baik WP besar maupun WP perorangan. Penerimaan perpajakan bakal naik sangat feasible dengan fondasi reformasi perpajakan yang sudah kuat sekarang ini,” kata dia.

Penurunan Penerimaan Pajak

2009-08-04T15:02:00.000-07:00

Harian Kontan, 3 Agustus 2009

JAKARTA. Pantas saja penerimaan negara dari pajak sepanjang semester I 2009 turun dibanding periode yang sama tahun lalu. Ternyata, sekitar 20 dari 31 kantor wilayah (kanwil) pajak tidak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Alhasil, mereka pun harus menyandang rapor merah penerimaan pajak.

Nah, agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 tercapai, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengaku akan fokus memantau 20 kanwil itu.

"Kalau yang mencapai target sudah aman. Jadi, saya tidak akan otak-atik. Saya tinggal fokus pada 20 kanwil dan akan kami bedah mana potensinya," jelasnya.

Sayang, Tjiptardjo tak mau membeberkan identitas satu kanwil pun dari 20 kanwil tersebut. Yang pasti, pengawasan ini akan langsung dilakukan kantor pajak pusat.

Seperti kita ketahui, hingga semester I 2009, penerimaan pajak hanya Rp 253,18 triliun atau turun 2,83% dibandingkan semester I 2008 sebesar Rp 260,55 triliun. Dengan begitu, penerimaan pajak semester I baru tercapai 43,07% dari target APBN 2009. Dus, ini lebih sedikit ketimbang pencapaian periode sama 2008 sebesar 48,74%.

Menurut Tjiptardjo, kantor pajak memang menyadari bahwa penurunan penerimaan itu tidak lepas dari dampak krisis global. Karena itu, Ditjen Pajak berencana menggali potensi penerimaan lain dan mendorong kepatuhan.

Khusus soal kepatuhan, Mantan Direktur Intelijen dan Penyelidikan ini menyatakan bahwa bendaharawan merupakan salah satu pejabat yang bakal menjadi sasaran. Kata Tjiptardjo, jika anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) cair dalam waktu dekat, ia akan meminta bendaharawan segera menyetorkan pajak.

Bendaharawan merupakan pejabat di pemerintah daerah atau perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah. "Jangan sampai lolos seperti di Jakarta. Saya menangkap bendaharawan yang tidak menyetorkan pajak senilai Rp 38 miliar," tegas Tjiptardjo.

Selain mengawasi bendaharawan, Ditjen Pajak juga akan menindaklanjuti penerbitan faktur pajak fiktif. Tjiptardjo mengakui, sejak menjabat sebagai direktur intelijen, kabar maraknya penerbitan faktur pajak fiktif sudah santer terdengar. Nilai faktur pajak fiktif tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, "Saya akan menambah tenaga intelijen dan tenaga penyidik," jelasnya.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan, penerimaan negara dari pajak merupakan harapan terbesar Pemerintah untuk membiayai belanja negara tahun ini. "Target penerimaan pajak harus dicapai lewat intensifikasi," tegasnya.

Dirjen Pajak Tuntaskan UU PPh

2009-08-02T15:33:00.001-07:00

Koran Jakarta, 1 Agustus 2009

JAKARTA , Direktur Jenderal Pajak yang baru, M Tjiptardjo berjanji untuk menyelesaikan semua aturan pelaksana terkait UU nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Pihaknya menjanjikan aturan pelaksana terkait UU tersebut bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. “Dalam menyusun aturan pelaksana itu kita sudah ada wakilnya, para staf ahli, sudah ada representatifnya, artinya sudah mempertimbangkan asas bersama,” kata Tjiptardjo, di Jakarta, Jumat (31/7).

DPR telah mengesahkan UU PPh pada 2 September 2008 dan mulai berlaku sejak Januari 2009. Lahirnya UU itu mengamanatkan adanya peraturan pelaksana (Pp) yang jumlahnya mencapai sekitar 16 PP. Dan tercatat, baru sekitar 6 PP yang diterbitkan sepanjang penghujung tahun 2008 sampai awal tahun 2009.

PP itu antara lain, pertama, PP nomor 80/2008 tentang Pembayaran PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan Bepergian ke Luar Negeri. Kedua, PP nomor 15/2009 tentang PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi. Ketiga, PP Nomor 16/2009 tentang PPh atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Keempat, PP Nomor 17/2009 tentang PPH atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa. Kelima, PP Nomor 18/2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek PPh. Keenam, PP Nomor 19/2009 tentang PPh atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pjyak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Ia mengakui, belum mendapatkan laporan pekerjaan rumah terkait penyusunan Rancangan PP yang belum tuntas. “Saya masih memerintahkan untuk inventarisasi, saya belum tahu berapa RPP yang jadi tugas saya. Kalau sudah tahu, saya buat agenda agar secepat mungkin bisa selesai,” kata dia.

Ia mengatakan inventarisasi pembuatan RPP, akan didapatkan dalam kurun waktu satu minggu termasuk kendala penyusunannya. Ia mengatakan RPP yang akan disusun diupayakan dalam bentuk paket RPP. “Karena kalau kita menyiapkan satu-satu butuh waktu lama, artinya nanti dari PP, permen sampai perdirjen kita godok,” kata dia.

Penyusunan PP dalam bentuk paket, lanjut dia, dilakukan mengantisipasi proses pembahasan aturan yang panjang. “Kalau menyusun kebijakan itu panjang. Di DJP kita susun konsepnya dalam bentuk RPP, ada masukan dari tenaga ahli, lalu dikirim ke biro hukum untuk dapat masukan hokum, baru dibawa ke menkeu. Dari menkeu kalau masih perlu kordinasi antardepartemen, akan dibahas lagi. Sehingga pada akhirnya nanti di bahas di depkumham,” papar dia.

Ditjen Pajak siap masuk ke KKKS

2009-08-02T15:27:00.001-07:00

Bisnis Indonesia, 1 Agustus 2009

ICW: Potensi kerugian negara dari pajak badan perusahaan terbuka Rp1,46 triliun

JAKARTA: Ditjen Pajak siap dilibatkan dalam penentuan cost recovery kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas guna mencegah terjadinya praktik penggelembungan biaya yang dapat memperkecil pengenaan pajak.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak Sumihar Petrus Tambunan mengatakan selama ini Ditjen Pajak tidak bisa ikut andil dalam penentuan biaya yang dibebankan dalam cost recovery karena hanya menjadi wewenang dari pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Energi dan Mineral dan kontraktor.

"Selama ini sudah bergantung pada kontrak yang nggak tunduk ke kita [Ditjen Pajak]. Itu yang mau dibicarakan bagaimananya. Jadi [keinginan Ditjen Pajak] di cost recovery bisa masuk UU pajak untuk menentukan cost-nya," katanya, Selasa.

Menurutnya, dengan tidak dilibatkannya Ditjen Pajak dalam penentuan cost recovery tersebut dapat membuka celah terjadinya praktik penghindaran pajak dengan modus menggelembungkan biaya-biaya agar kewajiban pajaknya menjadi kecil.

"Bagaimana yang sebenarnya cost yang harus di-recover oleh pemerintah. Nah itu makanya kami tekankan di cost-nya yaitu bagaimana menentukan cost-nya yang benar," tuturnya.

Selain berupaya memasukkan penentuan cost recovery migas ke dalam UU pajak, Petrus mengatakan Ditjen Pajak juga akan membuat benchmarking tentang biaya-biaya yang masuk dalam komponen cost recovery tersebut.

"Benchmarking-nya mungkin tentang biaya bener nggak yang dibiayakan selama ini," ujarnya.

Menanggapi hal itu, pengamat perpajakan dari Tax Center UI Darussalam menilai sepanjang demi kepentingan penerimaan pajak, rencana dimasukkannya penentuan cost recovery kontrak kerja sama migas ke dalam UU pajak dapat dilakukan.

"Jadi dalam UU pajak bisa diatur mengenai biaya-biaya apa saja yang merupakan bagian dari cost recovery yang boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam kontek untuk menentukan bagi hasil atau equity to be split antara bagian pemerintah dan si kontraktor," jelasnya.

Pengamanan penerimaan pajak rencananya dicantumkan dalam peraturan pemerintah (PP) tentang cost recovery yang merupakan amanat dari UU No. 36/ 2008 tentang PPh, guna menekan kecenderungan penghindaran pajak yang disinyalir terjadi selama ini.

Anggito mensinyalir kontraktor juga mengklaim biaya yang terjadi di luar negeri atau yang dikeluarkan oleh kantor pusatnya di luar negeri sebagai biaya dalam cost recovery. Padahal manfaat dari pembebanan biaya tersebut tidak dirasakan di dalam negeri.

Potensi kerugian

Pada bagian lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan negara berpotensi merugi Rp1,46 triliun menyusul rendahnya pencatatan piutang pajak badan yang dilaporkan ke Ditjen Pajak.

Peneliti ICW Firdaus Ilyas mengatakan hasil penelitian ICW atas laporan keuangan 374 perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Indonesia, menyatakan piutang Pajak badan (PPh 21 dan PPh 26) dilaporkan lebih rendah (understated).

Organisasi antikorupsi itu memaparkan bahwa jumlah utang pajak perusahaan terbuka kepada negara mengalami kenaikan dari Rp18,22 triliun pada 2006 dengan 345 perusahaan menjadi Rp27,320 triliun pada 2008 dengan 374 perusahaan

Menurut Firdaus, hal itu menyebabkan pernyataan piutang pajak 2008 dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) pada Dirjen Pajak diragukan kewajaran serta nilainya.

Namun, lanjutnya, keraguan itu disertai dengan catatan bahwa penelitian ICW baru pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Indonesia.

PAK CIP MENGGANTIKAN PAK DARMIN SEBAGAI DIRJEN PAJAK BARU

2009-07-27T06:16:00.000-07:00

Akhirnya teka-teki siapa pengganti Darmin Nasution sebagai Direktur Jenderal Pajak baru, terjawab sudah. Direktur Humas DJP Djoko Slamet mengkonfirmasikan bahwa pengganti Pak Darmin yang sekarang menduduki jabatan Deputi Senior Gubernur BI itu, adalah Muhammad Tjiptardjo. Menurut Djoko, Keputusan Presiden untuk menunjuk Pak Cip, panggilan Muhammad Tjiptardjo, sebagai orang nomor satu di Gatot Subroto 40-42 ini sudah ditanda tangani, dan rencananya yang bersangkutan akan dilantik besok siang.

Sebelumnya Pak Darmin mengatakan kepada wartawan, bahwa Menteri Keuangan sudah mengantungi tiga nama calon Dirjen Pajak baru dan sudah mengusulkannya kepada Presiden. Munculnya nama Pak Cip, yang sekarang masih menjabat sebagai Direktur Intelijen dan Penyidikan DJP ini, memunculkan harapan bahwa reformasi birokrasi pajak akan tetap terjaga kelangsungannya.

Semoga.......

PENGECUALIAN KEWAJIBAN PEMBUKUAN UNTUK ORANG PRIBADI

2009-07-26T05:49:00.000-07:00

By Elang

Dalam tulisan sebelumnya, saya menyebutkan adanya pengecualian dalam pelaksanaan kewajiban pembukuan, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU KUP.

Nah, biasanya, sesuatu yang dikecualikan, haruslah memiliki syarat atau kondisi tertentu. Misalnya, warga boleh tidak membayar biaya pengobatan jika sakit dan berobat ke puskesmas atau rumah sakit, dengan syarat yang bersangkutan miskin. Juga pelajar atau mahasiswa yang diberikan beasiswa atau keringanan pembayaran dengan syarat yang bersangkutan pintar dan atau kurang mampu secara finansial. Demikian halnya dengan masalah pembukuan ini.

Pada Pasal 28 ayat (2) UU KUP ada dua kriteria yang dikecualikan. Pertama adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Artinya, jika seluruh penghasilan seseorang diperoleh tidak dari suatu kegiatan usaha yang dilakukannya atau dari suatu pekerjaan yang tidak terikat pada suatu pemberi kerja, ia tidak wajib melakukan pembukuan. Misalnya, orang yang berprofesi hanya sebagai pegawai di suatu badan usaha tertentu, maka yang bersangkutan tidak wajib melakukan pembukuan. Tetapi jika pada saat yang sama ia juga memiliki sebuah usaha restauran, maka ia wajib melakukan pembukuan.

Pengecualian kedua adalah untuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Maksudnya adalah, dalam menghitung penghasilan neto yang dijadikan dasar pengenaan pajak, seorang wajib pajak bisa menggunakan tarif khusus yang diatur oleh DJP. Jadi ia tidak lagi menghitung dengan pembukuan normal (Penjualan-Harga Pokok-Biaya +penghasilan lain-biaya lain). Namun untuk bisa menggunakan norma, harus memenuhi syarat khusus.

Di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007, yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah mereka yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Kemudian peraturan ini disesuaikan melalui UU PPh (UU No. 36 tahun 2008). Dalam Pasal 14 ayat (2) nilainya berubah menjadi sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dan dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Artinya, kalau batasan tersebut terlampaui, atau batasan memenuhi tetapi tidak menyampaikan pemberitahuan, maka yang bersangkutan tetap wajib menyelenggarakan pembukuan.

Nah, kalau ternyata seseorang telah memenuhi syarat ketentuan untuk tidak melakukan pembukuan, apa yang harus ia buat? Tentu saja membuat pencatatan. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan pencatatan tersebut? Kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini…

Wassalam.

KEWAJIBAN PEMBUKUAN

2009-07-22T21:31:00.000-07:00

By Elang

Sebagaimana disinggung dalam beberapa artikel berita paska musim sunset policy yang lalu, kurang afdol rasanya jika tidak membahas mengenai pembukuan atau pencatatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Tentu saja hal ini menjadi menarik, mengingat salah satu tujuan utama sunset policy adalah menjaring orang pribadi yang belum memiliki NPWP. Hal tersebut menjadi konsekuensi dari para wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang bersangkutan.

Sebenarnya, siapa saja sih, yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan? Banyak kawan yang menanyakan hal tersebut dalam beberapa perbincangan.

Sebelum membahas lebih jauh, lebih baik kita ketahui dulu definisi pembukuan menurut UU KUP kita. Dalam Pasal 1 ayat 29 UU KUP, disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Definisi tersebut jelas menyatakan bahwa muara dari proses pembukuan adalah berbentuk laporan keuangan, yang tentu saja harus didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Bukti-bukti transaksi yang mendasari pembuatan laporan keuangan tersebut pasti akan diminta oleh petugas pajak jika melakukan pemeriksaan pajak. Karena itu, seluruh bukti pendukung harus disimpan sampai batas daluarsa yang berlaku.

Lalu, kembali pada pertanyaan, siapa saja yang wajib membuat pembukuan?

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP, yang dinyatakan wajib melakukan pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia. Jelas bahwa seluruh pelaku usaha di Indonesia diwajibkan melakukan pembukuan. Bahkan dalam UU Perseroan Terbatas, perusahaan dengan kriteria tertentu wajib menyerahkan laporan keuangannya kepada akuntan publik untuk diaudit (Pasal 68 UU Perseroan Terbatas).

Namun terdapat pengecualian, yang tercantum di Pasal 28 ayat (2) UU KUP. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban pembukuan. Tetapi sebagai gantinya, mereka tetap wajib melakukan pencatatan.

Berarti ada dua kriteria yang dikecualikan, yang salah satunya adalah pengguna norma penghitungan penghasilan neto. Lalu, sampai batas manakah mereka yang diperkenankan menggunakan norma penghitungan? Biar tidak terlalu capek membacanya, tunggu saja tulisan berikutnya.

Wassalam.

Setelah Sunset Policy, Lalu bagaimana?

2009-07-21T06:49:00.000-07:00

Detik Finance, 2 Juli 2009

Setelah euforia sunset policy berakhir, kini makin banyak wajib pajak orang pribadi yang mulai tersadar akan hak dan kewajiban perpajakkannya. Bahwa tidak hanya sekedar menyampaikan SPT (menghitung, menyetor dan melapor pajak), tetapi sekarang WPOP juga DITUNTUT untuk melakukan administrasi pembukuan yang memadai.

Apa yang dimaksud dengan administrasi pembukuan yang memadai ?

Administrasi Pembukuan yang memadai adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang :
1. keadaan harta
2. kewajiban atau utang
3. modal
4. Penghasilan dan biaya
5. harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang terutang PPN, yang tidak terutang, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% dan dikenakan PPnBM.

Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan WP OP berupa Neraca dan Perhitungan Laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak.

WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelengarakan pembukuan, kecuali bagi WPOP yang diperbolehkan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, atau WPOP yg tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, hanya wajib melakukan pencatatan (confirm pasal 28 UU No. 28 Tahun 2007).

Pembukuan yang wajib dilakukan oleh WPOP setidaknya memuat semua mutasi harta, hutang dan penghasilannya serta perincian biaya , yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Sehingga WP OP ybs dapat membuat tax and financial planning yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan ekonomisnya. Namun, tujuan utama dari tertib pembukuan adalah untuk mempermudah kepentingan proses pemeriksaan di bidang pajak yang semakin gencar dilakukan oleh DJP.

Terutama bagi semua WPOP yang terdaftar dalam KPP HWI, sebaiknya melakukan Pembukuan tanpa kecuali. Karena sepanjang tahun 2009 saja, target penerimaan dari pemeriksaan pajak bagi WP Besar OP sudah ditentukan oleh DJP dalam Lampiran XXXI Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-02/PJ/2009. Dan pemeriksaannya akan difokuskan terhadap WPOP :
a. Pemilik modal atau investor yang memiliki akumulasi nilai investasi di atas Rp. 500 juta;
b. Pengusaha restoran, bahan bangunan, dan bengkel sepeda motor dan mobil;
c. Konsultan hukum, dokter, dan notaris;
d. Selebritis dan tokoh masyarakat;
e. Pejabat dan mantan pejabat eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah;
f. Pejabat dan mantan pejabat yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
g. Pejabat dan mantan pejabat legislatif serta calon anggota legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Hanya undang-undang perpajakanlah yang mengatur kewajiban pembuatan pembukuan. Karena memang kantor pajak akan sangat membutuhkan catatan-catatan usaha wajib pajak atau pembukuan wajib pajak untuk menguji kebenaran laporan pajak.

WPOP menyelenggarakan pembukuan, bukanlah hal baru. Di negara maju seperti di Amerika, WPOP sudah terbiasa didampingi oleh personal accountant, tax consultant and legal consultant dalam mengatur keuangannya. Di Indonesia, trend ini baru mulai dilakukan oleh kalangan socialite, dan beberapa pengusaha yang menginginkan keamanan dan kepastian hukum dalam kegiatan bisnisnya. Karena begitu pentingnya, wajar saja bila berbagai urusan pembukuan langsung diserahkan kepada ahlinya, dan disarankan untuk memilih perusahaan konsultan yang bisa dipercaya, memiliki reputasi yang baik, dan selalu dapat memberikan solusi atas permasalahan pajak yang dihadapi oleh WP OP.

Di era transparansi, apakah pengusaha/WP OP di negara berkembang seperti Indonesia akan mengikuti trend ini juga? Kita lihat saja nanti

Kepatuhan Wajib Pajak Badan Ditelusuri

2009-07-20T00:06:00.000-07:00

Suara Merdeka, 16 Juli 2009

JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan akan memperketat data wajib pajak (WP) badan melalui sistem profiling dan benchmarking.
Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan pembayaran pajak WP badan. Hal itu diungkapkan Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (15/7).

”Kita sudah buat aplikasi program yang memungkinkan profiling dan benchmarking menyatu dengan sistem informasi kita,” katanya.

Darmin menjelaskan, data wajib pajak (profiling) dan acuan penerimaan pajak (benchmarking) akan digunakan untuk mengukur kewajiban WP badan membayar pajak. Rencananya, mulai 1 Agustus mendatang, Ditjen Pajak akan melakukan sosialisasi sistem tersebut. Namun, pelaksanaan baru dilaksanakan secara resmi pada 2010.

”Ke depan kita akan lebih cermat mengetahui setiap WP, di bagian mana kira-kira kalau mau sembunyikan pembayaran pajak. Itu kan caranya bisa macam-macam,” ungkap Darmin.

Pasalnya, dalam benchmarking Ditjen Pajak mempunyai data pasti kewajiban WP diantaranya PPh pasal 25 (badan), PPN, PPh Pasal 21 (orang pribadi), PPh Final, hingga bunga sewa.

Menurutnya, ketika sistem berjalan Ditjen Pajak akan mengetahui siapa WP yang mangkir dari kewajiban pajaknya di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) bersangkutan.
Aparat Pajak Darmin menambahkan, sistem ini juga bisa mengukur tax avoidance (penghindaran pajak) yang dilakukan WP. ”Kalau sudah total semua benchmarking bisa terukur tax gap-nya, kekurangan pajak yang belum dikumpulkan baik menurut KPP, jenis pajak, dan sektor,” ujarnya.

Darmin tidak menyebutkan secara pasti tax gap-nya sebelum sistem tersebut resmi berjalan. Ia mengakui kekurangan bayar pajak juga dikarenakan aparat pajak itu sendiri.

”Prosesnya adalah tarik menarik bagaimana WP secara bertahap makin benar bayar pajaknya. Sehingga mereka makin mengurangi upeti yang mereka berikan ke mana-mana,” katanya.

Kendati demikian, tambah Darmin, sistem tersebut baru akan dilakukan pada WP badan yang jumlahnya 1,5 juta WP dari total WP sekitar 14 juta. Sementara sisanya yang merupakan WP orang pribadi (OP) akan dirumuskan dengan sistem yang berbeda.

”Kalau OP belum ada model yang baku untuk mengukurnya. Paling-paling mulai dengan bentuk HWI (high wealth individual) dan mempelajari berapa harta dia, perusahaan, modal dan aset-aset yang lain kemudian berapa pembayaran pajaknya. Mulai kita bandingkan satu sama lain para orang-orang terkaya kita ini,” papar Darmin.

Penggunaan SPT Elektronik

2009-07-19T17:39:00.000-07:00

Assalamualaikum.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2009 yang ditetapkan tanggal 20 Januari 2009, seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil Khusus dan WP besar, diwajibkan menggunakan SPT dalam bentuk elektronik. Bagaimana kesiapan teman-teman dalam menggunakan SPT elektronik yang biasa disebut dengan eSPT ini?

Beberapa saat lampau, saya bertemu dengan seorang kawan yang kebetulan menjabat sebagai manajer di salah satu perusahaan besar di negeri ini. Beliau kebetulan baru saja mengikuti pelatihan eSPT di salah satu KPP Madya di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa secara umum, eSPT tidak menyulitkan, bahkan sedikit mempermudah timnya dalam melakukan pelaporan ke KPP. Hanya saja, karena eSPT adalah barang yang relatif masih baru untuk beliau dan timnya, maka perlu melakukan penyesuaian dan pengenalan lebih dulu.

Dalam pengamatan saya, eSPT ini memiliki beberapa kelebihan sekaligus beberapa kekurangan. Kelebihan eSPT berdasarkan catatan saya adalah, simpel dalam pelaporan karena tidak perlu membawa banyak dokumen saat melapor di KPP, data pajak perusahaan lebih tersimpan rapi karena berada dalam satu database pelaporan, pengisian data ke dalam eSPT juga tidak rumit dan bisa dilakukan oleh orang yang baru menguasai komputer sekalipun. Kemudian, enkripsi file yang dilaporkan ke KPP membuat data hanya bisa dibuka oleh petugas yang berarti menghindari bocornya data yang bersifat rahasia tersebut ke tangan orang lain, dan terakhir penghematan kertas sekaligus menyelamatkan bumi ini dari ancaman pemanasan global.

Kekurangan eSPT antara lain, perusahaan harus membeli unit komputer untuk keperluan ini (tambahan pengeluaran..!), apalagi belum seluruh eSPT bisa multi user atau bisa digunakan untuk beragam perusahaan dalam satu komputer. Lalu, seringkali terjadi gagal load pada saat lapor di loket KPP, seperti yang pernah terjadi pada beberapa kawan yang sudah lebih dulu menggunakan eSPT. Apalagi kalau sampai listrik padam, nah lo...? Berikutnya adalah, eSPT hanya bisa digunakan di komputer yang berbasis sistem operasi Windows, yang berarti kawan-kawan yang menggunakan sistem operasi gratisan tidak bisa menggunakan eSPT di komputernya. Alhasil, yang bersangkutan harus mengeluarkan biaya tambahan membeli Windows (apa ada kerjasama khusus antara DJP dengan Bill Gates ya??? Wallahualam...). Tetapi anehnya, dengar-dengar dari beberapa sumber, Windows Vista malah tidak bisa mendukung software eSPT ini. Aneh juga ya...

Tetapi, kelebihan dan kekurangan tersebut merupakan dinamika dalam sebuah perubahan. Kita harapkan bersama bahwa perubahan yang terjadi di DJP adalah perubahan menuju sebuah kebaikan, termasuk kebijakan untuk merubah metode pelaporan dari sistem manual ke sistem eSPT. Dengan sistem yang terkomputerisasi ini, berarti tidak ada lagi data yang berbeda antara wajib pajak dengan petugas pajak, karena semua sudah terekam dalam file yang dilaporkan ke KPP.

Dalam menghadapi sistem baru ini kedepan, saya memiliki beberapa tips yang mudah-mudahan bisa meringankan beban teman-teman dalam melakukan pelaporan pajak. Tipsnya antara lain :

Isikan eSPT dengan benar, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.
Usahakan melakukan pelaporan ke KPP sebelum hari-hari terakhir, untuk menghindari antrian panjang, sekaligus menghindari resiko terlambat jika terjadi gagal load karena alasan apa pun.
Tetap berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan AR Anda di KPP, selain membaca peraturan baru , sehingga pengetahuan perpajakan Anda tetap terupdate.
Jangan dulu menggunakan komputer yang bersistem operasi Windows Vista sampai ada lampu hijau dari KPP untuk menggunakannya.
Jika mengutus orang untuk melapor ke KPP, usahakan kurir tersebut mengerti tentang pajak atau komputer, sehingga jika ada kendala di KPP, pesan atau penjelasan dari pihak KPP dapat sampai kepada Anda dengan baik. Jika tidak, solusi atas masalah Anda tersebut tidak akan pernah Anda peroleh.

Demikian tulisan saya kali ini (setelah sekian lama tidak posting karena beberapa kesibukan). Mudah-mudahan bermanfaat.

Wassalam.

TAHUN SUNSET POLICY TELAH BERLALU…

2009-01-03T14:43:00.000-08:00

Tahun 2008 telah berlalu. Tahun yang menandai mulai berlakunya UU KUP yang terbaru, yang sekaligus di dalamnya termuat Pasal 37 A yang oleh banyak orang disebut sabagai pasal sunset policy. Banyak hal yang terjadi selama tahun 2008 ini, termasuk dalam dunia perpajakan.

Bagi para praktisi dan pengamat perpajakan, tahun 2008 adalah tahun yang menarik untuk diamati. Fenomena paling menarik adalah kebijakan matahari terbenam dan berbondong-bondongnya masyarakat mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Bagi para pengamat perpajakan, gebrakan yang dilakukan timnya Pak Darmin Nasution cukup fenomenal. sunset policy bahkan dapat dinilai sebagai suatu keberhasilan. Banyak komentar yang menyatakan hal tersebut. Alhasil, pada detik-detik terakhir, tepatnya tanggal 30 Desember 2008, program yang membuat geger dunia perpajakan tersebut diperpanjang. Dalam pers release-nya, DJP memperpanjang batas akhir pelaksanaan sunset policy menjadi tanggal 28 Februari 2009, sebagai respon atas membludaknya antusiasme masyarakat di saat-saat akhir batas penyampaian SPT Sunset Policy.
Banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri juga menjadi permasalahan bagi tim IT Direktorat Jenderal Pajak. Kapasitas jaringan yang digunakan DJP untuk memberikan pelayanan penerbitan NPWP nampaknya tidak mampu mengatasi membludaknya antrian pendaftaran NPWP. Akhirnya, keluarlah aturan baru yang lagi-lagi, keluar pada detik-detik akhir, yang menyatakan bahwa apabila pendaftaran NPWP dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2008, maka tanggal pada tanda terima form pendaftaran NPWP dianggap sebagai tanggal terdaftarnya. Artinya, yang bersangkutan sudah dianggap terdaftar pada saat itu, meskipun kartu NPWPnya masih belum bias dicetak.
Memasuki tahun 2009, masyarakat harus bersiap-siap menghadapi mulai berlakunya UU Pajak Penghasilan yang baru. Beberapa ketentuan yang menjadi daya tarik antara lain, akan berlakunya nominal Fiskal Luar Negeri yang baru, pengenaan tariff yang berbeda antara pemegang kartu NPWP dan yang tidak memiliki kartu NPWP, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru, dan beberapa ketentuan lain yang mungkin akan menarik untuk dibahas pada lain kesempatan.
Para pembaca yang budiman, kali ini penulis belum akan membahas dan menggosipkan ketentuan-ketentuan baru tersebut. Yang akan penulis sampaikan hanyalah ucapan selamat kepada Pak Darmin Nasution dan seluruh jajarannya di seantero Nusantara ini, yang telah mensukseskan program Sunset Policy dan pendaftaran NPWP. Hal sama juga penulis sampaikan kepada masyarakat yang telah ikut serta menjadi bagian dari sejarah perpajakan nasional tersebut. Apresiasi yang sangat mendalam harus diberikan kepada seluruh masyarakat yang telah mendaftarkan diri menjadi pemilik NPWP, lepas dari tindakan tersebut dilakukan atas dasar ketakutan atau kesadaran. Tetapi apa pun itu, mereka adalah bagian dari sejarah yang tengah terjadi, sejarah yang diharapkan dapat merubah wajah republik tercinta ini menjadi wajh yang sedikit lebih berseri-seri. Semoga…
Kepada seluruh rakyat Indonesia, ingatlah untuk selalu melaksanakan jargon yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, bayarlah pajaknya, dan yang paling penting, awasi penggunaannya. Jangan sampai uang yang kita bayarkan, dibagi-bagi untuk kemakmuran para pejabat negeri ini semata. Mari sama-sama kita hancurkan pejabat-pejabat korup, mulai dari level kelurahan sampai level Presiden dan MPR/DPR. Dan sekali lagi, teruslah menjadi bagian dari sejarah negeri tercinta ini. Sebuah pesan sponsor :-).

AR, APAAN TUH…?

2008-10-22T14:52:00.000-07:00

Saya agak terkejut saat berbincang dengan seorang teman yang berprofesi sebagai pengusaha di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Dia bertanya pada saya, AR itu apa sih? Dia mendengar istilah AR itu waktu diberitahu kawannya saat akan mengurus pajak di salah satu Kantor Pajak Pratama di Jakarta. Sebagai praktisi dan pemerhati masalah Perpajakan, istilah AR cukup familiar di telinga penulis. Tetapi ternyata hal itu berbeda untuk kalangan pengusaha dan masyarakat awam lainnya. Itu terjadi di Jakarta yang Informasi relative mudah diperoleh. Lalu bagaimana di wilayah nusantara yang lain ya?

Kejadian itulah yang kemudian mengingatkan penulis untuk menuangkan ke dalam tulisan yang disajikan dalam ruang gossip ini. Paling tidak, penulis ingin sekedar berbagi cerita tentang apa dan bagaimana AR itu secara garis besar. Yah, setidaknya tentang AR yang pernah berhubungan kerja dengan penulis.

AR, yang merupakan singkatan dari Account Representative, adalah petugas khusus di unit Kantor Pelayanan Pajak di bawah Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Seksi Waskon / PK). Tugasnya memberikan bimbingan dan arahan kepada wajib pajak yang berada dalam tanggung jawabnya. Satu orang AR bertanggung jawab atas sejumlah wajib pajak. Jumlah beragam, antara 30 sampai ribuan wajib pajak, tergantung KPPnya. Selain tugas tersebut, ternyata AR juga memiliki tugas melayani proses-proses permohonan wajib pajaknya, seperti memproses pemindahbukuan, pembuatan Surat Keterangan Bebas jenis pajak tertentu, dan lain sebagainya.

Tugas AR cukup padat dan berat, oleh karena itu, AR dipilih dari petugas-petugas dengan kualifikasi tertentu, dan telah lulus seleksi khusus. Gosip yang penulis dapatkan, AR di seluruh KPP di Kanwil Jakarta Pusat ketika pembentukan modernisasi di sana, adalah mereka yang memenuhi kriteria tersebut, tetapi AR di KPP lain, tidak semuanya telah lulus seleksi, tetapi berdasarkan penunjukkan. Sekedar catatan, Jakarta Pusat adalah Pilot Project pembentukan KPP Pratama, sehingga AR yang membidani pun adalah yang memiliki kualifikasi tersebut. Namun sekarang sudah banyak AR di Jakarta Pusat yang dipindahtugaskan ke KPP di wilayah lain, entah itu di LTO, KPP Khusus, KPP Madya, atau pun KPP Pratama.

Tetapi lepas dari semua rumor yang ada, peran AR atas seorang wajib pajak cukup besar. Ketika seorang wajib pajak akan menanyakan sesuatu aturan pajak yang tidak dimengertinya, dia cukup menghubungi ARnya, dan kemudian AR yang akan membimbing dan menindaklanjuti setiap kebingungan tersebut. Jadi penting bagi wajib pajak untuk mengetahui dan mengenal siapa ARnya.
Kira-kira, itulah gambaran umum mengenai seorang AR. Semoga dengan tulisan ini, akan bertambah banyak orang yang mengetahui apa dan siapa AR di Kantor Pajak. Mulailah mencoba mengenal ARnya, karena merekalah yang bertugas membuka tabir ketakutan kita ketika harus berhubungan dengan Kantor Pajak.

Wassalam,
Tofilo

NPWP, PERLU GAK SIH…???

2008-10-22T14:51:00.000-07:00

Pertanyaan itu selalu hadir setiap penulis bertemu dengan teman, saudara, dan sanak kerabat di seantero nusantara. Sebuah pertanyaan yang wajar, mengingat NPWP hanyalah sebaris nomor identitas yang berhubungan (hanya) dengan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan memiliki NPWP, kita hanya dijejali dengan kewajiban membayar dan melapor pajak ke kantor pajak, tanpa kita tahu apa keuntungannya. Jika kemudian kita melewati jalan berlubang, pengurusan KTP yang berbelit, dan segala kerumitan lain yang dapat ditemui di negeri ini, pertanyaan tersebut akan semakin menggila dalam benak kita. Ya, NPWP memang tidak bisa kita gunakan untuk menuntut pemerintah yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat pembayar pajak.

Lalu, bagaimana sebaiknya? Dari sudut pandang penulis, terutama ditujukan bagi para pembaca yang berstatus sebagai karyawan, keuntungan nyata memiliki NPWP memang tidak ada. Tetapi lambat laun, segala urusan di negeri ini akan memerlukan NPWP. Contohnya, saat ini, NPWP dibutuhkan dalam proses jual beli tanah dan bangunan. Dalam UU PPh yang baru, disebutkan bahwa kalau mau ke luar negeri, mereka yang berNPWP akan dibebaskan dari pembayaran fiskal Luar Negeri. Apalagi kalau isu Single Identity Number yang dulu pernah didengungkan jadi terlaksana, maka NPWP akan menjadi alat Utama proyek tersebut.

Jika kemudian ada ketakutan karena memiliki NPWP, yang berarti akan terdeteksi oleh petugas pajak, penulis pikir itu hal yang wajar. Wajar karena catatan perilaku aparat negara ini, termasuk aparat pajak, memang tidak baik. Berurusan dengan aparat negeri ini, bisa diibaratkan dengan mencari masalah. Tetapi khusus untuk aparat pajak beberapa waktu terakhir ini, penulis mendapatkan catatan penting dari beberapa rekan pengusaha dan praktisi pajak di lapangan. Menurut mereka, ada perubahan sikap positip yang signifikan, terutama sejak proyek reformasi birokrasi digulirkan di instansi yang dipimpin pak Darmin Nasution ini. Jadi kayaknya, ketakutan ini bisa agak dieliminiasi.

Untuk kewajiban sebagai pemilik NPWP, terutama yang berstatus karyawan, juga tidak terlalu menjadi masalah. Kewajiban lapor ke kantor pajak hanya setahun sekali, dan itu pun bisa melalui pos tercatat. Kalau bingung ngisi formulir SPT, ada petugas di kantor pajak yang namanya Account Representative, bisa membantu membimbing. Kayaknya sih gak susah-susah amat.

Jadi…?? Daftar aja NPWP, daripada nantinya dikejar-kejar petugas pajak dan dianggap sebagai warga negara yang tidak baik. Oh iya, satu lagi, di tahun 2009 nanti, yang ber NPWP, tarif pajak penghasilannya, misalnya atas gaji, yang dipotong bagian keuangan kantor, ternyata lebih rendah dibandingkan yang tidak ber NPWP lho…. Coba liat di UU PPh yang baru deh.

Itu dulu ya. Nanti kita gosipkan masalah yang lain.
Wassalam

SUNSET POLICY BAGIAN II

2008-10-22T14:47:00.000-07:00

Sunset Policy masih menjadi isu yang hangat untuk diomongin saat ini. Dalam beberapa pertemuan dengan rekan-rekan akuntan dan praktisi Perpajakan, penulis masih sering berdiskusi tentang kebijakan pemerintah di tahun 2008 ini.

Salah seorang Kakanwil DJP pernah mengatakan, alasan disebut sunset policy adalah karena waktunya yang sangat sempit laksana matahari yang akan terbenam. Setelah matahari terbit kembali keesokan harinya, maka semuanya diharapkan sudah bersih kembali, bebas dari kesalahan masa lalu (tahun 2006 ke belakang). Istilahnya Pertamina yang sering dikatakan para petugas pengisian BBM, “mulai dari nol”.

Begitu mulianya keinginan para petinggi-petinggi Departemen Keuangan untuk mengajak para Wajib Pajak kembali ke nol, sampai-sampai, begitu banyak iklan layanan masyarakat tentang Sunset Policy dapat kita temui di media massa sampai di pinggir jalan. Namun sampai saat ini, ternyata masih sedikit wajib pajak yang mempergunakan sunset policy. Sedikit dalam arti dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar di seluruh pelosok negeri ini. Apakah sebenarnya yang terjadi ya?

Ada beberapa sumber yang mengatakan ketakutan wajib pajak menjadi hal Utama kurangnya minat pengguna kebijakan ini. Wajib pajak takut, kebijakan ini hanya menjadi alat untuk “mengorek” wajib pajak lebih dalam lagi. Bahkan sampai ada ketakutan bahwa aparat pajak akan menggunakan sarana Sunset Policy ini untuk mencari keuntungan pribadi.

Berita terakhir yang didapat penulis, DJP telah bergerak untuk mengatasi ketakutan ini. Bahkan di salah satu surat kabar di Jakarta, penulis membaca ada pengumuman dari pemerintah yang menegaskan bahwa Sunset Policy bukan jebakan bagi wajib pajak.

Bukti bahwa itu bukan jebakan adalah, setiap wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan ini akan diberikan semacam surat atau tanda bahwa yang bersangkutan telah memanfaatkan program Sunset Policy. Dengan tanda tersebut, dijamin wajib pajak tidak akan diteliti lebih jauh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali ada bukti (bukan hasil analisa petugas pajak), yang menunjukkan WP masih menyembunyikan “sesuatu”. Bahkan perbandingan omset PPN dan PPh hasil Sunset Policy (biasa disebut ekualisasi omset), tidak bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan tagihan pajak.

Itulah cerita yang penulis dapatkan dari lapangan. Pilihan memanfaatkan Sunset Policy atau tidak ada pada para pembaca sekalian. Tidak ada unsur pemaksaan. Tetapi tidak ada salahnya kita memanfaatkan kebijakan ini. Paling tidak, daripada nanti diperiksa, kemudian kena denda tinggi, lebih baik diperbaiki sekarang dan tidak akan kena denda serta dijamin tidak diperiksa. Tapi kalau ada diantara pembaca yang merasa dirugikan oleh aparat pajak, atau nanti ternyata kita dibohongi setelah melaksanakan Sunset Policy, kita laporkan saja mereka ke petugas hokum yang berwenang menindak mereka.

Demikian dulu gossip hari ini. Selamat mengamati masalah aktual berikutnya.
Wassalam.

KEBIJAKAN MATAHARI TERBENAM ( SUNSET POLICY )

2008-08-05T04:38:00.000-07:00

Mungkin itulah kira-kira artinya, kalau kita melihat kamus. Sunset Policy! Ya, dua kata tersebut cukup sering terdengar di telinga kita, para wajib pajak, akhir-akhir ini. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemerintah, dalam hal Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, seringkali mendengungkan masalah Sunset Policy ini.

Sebenarnya apa sih Sunset Policy ini?

Penulis telah beberapa kali berbincang dengan teman-teman yang kebetulan berdinas di kantor pajak, baik di KPP Pratama maupun KPP Madya. Kebetulan mereka telah beberapa kali mengadakan sosialisasi tentang Sunset Policy ini dengan dukungan dari Kantor Pusatnya. Menurut mereka, Sunset Policy ini adalah semacam kebijakan pengampunan pajak, yang berlaku selama setahun ini (sampai dengan Desember 2008). Pertanyaannya adalah, pengampunan yang seperti apa sih?

Kalau kita memperhatikan isi Pasal 37A Undang-Undang KUP yang baru tersebut, akan terlihat bahwa pengampunan tersebut diberikan atas dua hal, yaitu :
Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT PPh sebelum tahun 2007, yang hasil pembetulannya menambah jumlah pajak terutang, akan dibebaskan dari bunga keterlambatan pembayaran kekurangan pajaknya.
Orang Pribadi yang dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, akan dibebaskan dari pengenaan sanksi atas pajak yang tidak dibayar sebelum dia terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak akan diperiksa.

Nah, sampai di sini penulis melihat bahwa program yang dicanangkan pemerintah ini memang dalam rangka memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan pembayaran pajak selama in, baik untuk wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah lama terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Jadi mungkin arti dibalik nama Sunset Policy itu adalah kebijakan untuk membenamkan semua kesalahan di masa lalu (melalui mekanisme pembetulan dan pendaftaran baru), dan menyongsong terbitnya hari baru yang bebas dari kekeliruan di masa lalu.

Jakarta, 6 Agustus 2008

SALAM KENAL

2008-08-05T01:31:00.000-07:00

Dalam era kemandirian bangsa, partisipasi masyarakat dalam dunia perpajakan sangat diperlukan, baik sebagai pembayar pajak, maupun sebagai stakeholder yang melakukan pengawasan atas penggunaan uang pajak.

Jaman dulu, di masa kekuasaan para raja dan kaisar, rakyat hanya diberikan beban membayar pajak (upeti) tanpa memperoleh hak untuk mengetahui digunakan apa upeti yang mereka bayarkan. Tetapi saat ini kondisinya sudah berbeda. Masyarakat yang membayar pajak bisa mengontol penggunaan uang, meskipun belum transparan benar.

Pembaca yang budiman, mulai hari ini saya akan mengaktifkan blog NGERUMPI PAJAK untuk menjadi sarana kita bertukar pikiran tentang dunia perpajakan di Indonesia. Isu paling hot saat ini adalah tentang sunset policy yang akan segera saya bahas dalam tulisan selanjutnya.

Salam kenal,

elang (pemerhati masalah perpajakan)